Bisnis.com, JAKARTA-- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan birokrasi Indonesia masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu.
Dari jumlah PNS per Januari 2017 sebanyak 4.475.997 orang yang masih aktif bekerja baik di instansi pusat maupun daerah, sebanyak 37,43% diantaranya merupakan guru, dan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 37,69%. Selebihnya terdiri dari tenaga kesehatan, dan PNS yang menduduki jabatan struktural.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti itu kurang mendukung terciptanya birokrasi yang handal, seperti dicita-citakan pemerintah. Asman mengatakan pemerintah harus meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ada agar memiliki kualitas dan kualifikasi yang memadai untuk menunjang perbaikan tata kelola pemerintahan.
"Berarti Indonesia masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu. Untuk itu, ke depan kita harus meningkatkan kapasitas ASN yang sudah ada agar memiliki kualitas dan kualifikasi yang menunjang tata kelola pemerintahan di Indonesia," ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (3/2/17).
Bahkan, dalam kurun 2005 - 2009, sebagian besar CPNS berasal dari tenaga honorer (58.8%), sedangkan CPNS dari jalur pelamar umum hanya 42.2%, yang diseleksi sesuai kebutuhan organisasi masing-masing instansi. Sebagian besar CPNS dari tenaga honorer itu merupakan tenaga pendidik dan kesehatan, yang proses seleksinya tidak sama dengan seleksi untuk pelamar umum.
MenPANRB juga mengingatkan kembali bahwa beberapa tahun silam, pemerintah sangat serius dalam penyelesaian tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS. Hingga tahun 2014 lalu, tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS mencapai 1,8 juta orang. Lebih lanjut lagi, Menteri Asman mengungkapkan bahwa tren belanja pegawai terus mengalami peningkatan dari Rp 351 triliun pada 2010 menjadi Rp 732 triliun pada tahun 2016.
“Daerah yang belanja pegawainya besar, tidak diberikan tambahan formasi CPNS,” tambahnya.
Belakangan, pemerintah tengah melakukan penataan sistem manajemen SDM aparatur, antara lain dengan melakukan moratorium penerimaan CPNS. Penerimaan CPNS hanya dilakukan untuk jabatan tertentu, terutama dari lulusan sekolah ikatan dinas. Dalam pengadaan CPNS, khsuusnya pemerintah daerah, juga menerapkan pertimbangan besaran belanja pegawai dibanding APBD.
