Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tinggal Dua Pekan, Ini Pesan Wapres JK Untuk Pilkada Serentak

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat untuk mengindari gesekan politik, isu SARA, dan kabar bohong dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan dimulai dua pekan lagi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla /Antara-Yudhi Mahatma
Wakil Presiden Jusuf Kalla /Antara-Yudhi Mahatma

Kabar24.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat untuk mengindari gesekan politik, isu SARA, dan kabar bohong dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan dimulai dua pekan lagi.
 
Kalla meminta TNI, Kepolisian dan Kejaksaan untuk mulai berjaga dari saat ini hingga pascapilkada untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pelaksanaannya.
 
“Yang kita khawatirkan ialah jangan terjadi masalah seperti SARA, jangan terjadi, dijaga jangan terjadi, sehingga hal itu tidak menimbulkan masalah lebih besar lagi,” katanya saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, Selasa (31/1/2017).
 
Wapres mengakui bahwa persiapan pelaksanaan Pilkada kali ini jauh lebih bermutu karena KPU dan Bawaslu mengatur ketentuan kampanye yang lebih efektif, seperti dilarang mengerahkan massa yang besar, pemasangan baliho sampai tidak adanya iklan pasangan calon di televisi.
 
“Semua itu memberikan efisiensi, dan tentu lebih menyentuh kepada masyarakat sehingga calon itu lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.
 
Adapun, dia meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan dana kebutuhan pemilu yang cermat dan tidak berlebihan untuk tetap menjaga proses pemilihan kepala daerah tetap berlangsung baik.
 
“Apabila itu ada masalah lebih cepat dibawa ke ranah hukum daripada berlarut ke masalah lain. Dibutuhkan pejabat bupati dan kepala daerah untuk menjaga semua itu agar terjadi suatu kedamaian,” ujarnya.
 
Kalla mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada jauh lebih sederhana dibandingkan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg), oleh karena itu semua pihak diminta menjaga pelaksanaan yang jujur dan terbuka.
 
 
“Kalau ini jangan disamakan dengan legislatif yang rumit, ini sesuatu yang simple karena itu sebaiknya dapat dijaga dan keterbukaan semua,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper