Benjamin Netanyahu Terjepit Skandal Korupsi

Bisnis.com, YERUSALEM -  Benjamin Netanyahu telah menghabiskan 30 tahun hidupnya mengabdi sebagai pejabat negara, termasuk 11 tahun menjadi perdana menteri Israel.

Namun tahun ini, masa depan politiknya nampak suram akibat sejumlah skandal korupsi dan kolusi yang menimpanya.

Pihak kepolisian Israel mengaku telah menginterogasi Netanyahu sebanyak dua kali sejak awal tahun ini di rumah kediaman perdana menteri terkait dua kasus penyalahgunaan wewenang yang berbeda.

Netanyahu membantah telah melakukan pelanggaran hukum dan berulangkali menegaskan bahwa (kepolisian) tidak akan menemukan apa-apa karena memang tidak ada apa-apa." Hampir setiap hari, di televisi maupun surat kabar, selalu muncul bocoran detail investigasi terkait Netanyahu.

Bocoran-bocoran penyelidikan itu kemudian digunakan oleh kelompok oposisi untuk mendesak agar sang pemimpin segera mundur. Sementara sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa popularitas partai Netanyahu berkarir, Likud, semakin turun.

"Ini adalah kampanye terkoordinir dari media yang telah melampaui perannya sebagai jurnalis dengan menjadi penyidik, hakim, sekaligus eksekutor," kata Netanyahu pada Senin dalam pertemuan mingguan bersama petinggi Partai Likud.

"Saya masih berambisi memimpin Likud dan negara ini untuk tahun-tahun mendatang," kata dia.

Dalam interogasi kedua, sejumlah media mengabarkan bahwa kepolisian telah memiliki rekaman pembicaraan Netanyahu dengan seorang pemilik media Israel di mana keduanya merundingan kesepakatan saling menguntungkan.

Sementara dalam interogasi pertama, polisi menanyai Netanyahu terkait gratifikasi dari sejumlah pengusaha. Aturan Israel melarang pejabat publik menerima hadiah apapun yang nilainya melebihi standar "norma sosial" yang berlaku.

Menurut laporan dari surat kabar Haaretz, salah satu pengusaha yang memberi gratifikasi itu adalah Arnon Milchan, seorang produser Hollywood kelahiran Israel, yang mengirim Netanyahu cerutu dan sampanye senilai ratusan juta rupiah.

Pengacara Netanyahu tidak membantah laporan itu, namun mengatakan bahwa kliennya tidak bersalah menerima hadiah dari teman dekat.

Selain itu, Netanyahu juga menerima hadian dari taipan kasino asal Australia, James Parker.

Kasus kedua, di mana Netanyahu merundingkan tukar guling peraturan dengan sebuah media massa, lebih ramai diberitakan.

Dalam kasus itu, Netanyahu mencoba berkolusi dengan Arnon Mozes, pemilik surat kabar Yedioth Ahronoth yang selama ini kritis terhadap pemerintahan. Sang perdana menteri meminta Moses untuk hanya memberitakan sisi positif kinerja pemerintah dengan imbalan legislasi yang akan berdampak negatif terhadap sirkulasi pesaing Yedioth Ahronoth, Israel Today.

Israel Today adalah surat kabar gratis yang dicetak dengan biaya taipan kasino asal Amerika Serikat, Sheldon Adelson, yang juga merupakan pendukung fanatik Netanyahu. Koran tersebut dinilai merupakan alat propaganda pemerintah dan merugikan media berbayar.

Netanyahu, dalam rekaman yang beredar di media, berupaya mempengaruhi Mozes dengan imbalan legislasi yang akan mengurangi sirkulasi koran Israel Today. Pada 2014, partai oposisi Israel sempat mengajukan pembatasan peredaran surat kabar gratis tersebut, namun ditolak dalam voting.

Pembicaraan Netanyahu dengan Mozes direkam pada Maret 2015 menjelang pemilihan umum oleh permintaan perdana menteri sendiri.

Pada Ahad lalu, pemimpin redaksi Yedioth Ahronoth, Ron Yaron, mengatakan bahwa semua karyawan akan mengundurkan diri jika memang terbukti ada kesepakatan final antara pemilik media dengan Netanyahu.

Namun dalam rekaman pembicaraa, sang pemilik mengatakan kepada Netanyahu, "kami akan memastikan bahwa anda tetap menjadi perdana menteri (dalam pemilihan umum)." Skandal itu kemudian membuat kepala Serikat Jurnalis Israel, Yair Tarchitsky, berkomentar pedas.

"Jika kesepakatan ini benar terbukti, maka ini adalah ancaman bagi demokrasi dan kebebasan pers di Israel," kata dia.

Akibat dua skandal besar di atas, kolusi media dan gratifikasi, posisi Netanyahu semakin terdesak.

Sebuah jajak pendapat oleh Channel Two News menunjukkan bahwa 54 persen responden tidak percaya terhadap bantahan Netanyahu sementara 44 persen mendesak sang perdana menteri untuk segera mundur.