Bisnis.com, PARIS - Prancis pada Ahad (15/1/2017) menyelenggarakan pertemuan internasional untuk mencari cara menghidupkan kembali Perundingan Perdamaian Timur Tengah, yang macet, dan mendorong pelaksanaan penyelesaian dua-negara guna memulihkan keamanan di wilayah tersebut setelah beberapa dasawarsa konflik.
Konferensi Perdamaian TImur Tengah yang diselenggarakan di Paris dihadiri oleh wakil dari sebanyak 70 negara, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB, negara utama Eropa dan negara utama Arab.
Namun, pemimpin Palestina maupun Israel tak diwakili dalam pertemuan itu, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi. Israel menyebut pertemuan tersebut "konferensi curang" dengan tujuan mensahkan sikap tambahan anti-Israel.
Presiden Prancis Francois Hollande dalam sambutan pada pertemuan itu mengatakan penyelesaian dua-negara terancam oleh banyak faktor termasuk permukiman Yahudi dan meningkatnya ketidak-percayaan antara kedua pihak.
Ia menegaskan penyelesaian dua-negara masih menjadi sasaran masyarakat internasional pada masa depan.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault, yang memimpin Konferensi Paris, dalam sambutan pembukaannya juga mendesak dilanjutkannya pembicaraan perdamaian.
"Perdamaian tak bisa dicapai dalam kebencian. Tujuan konferensi ini ialah tentu saja memungkinkan dilanjutkannya dialog," kata Ayrault.
Prancis menegaskan pertemuan tersebut takkan memberlakukan persyaratan atas kedua kubu dalam Pembicaraan Perdamaian Timur Tengah untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang langgeng.
Janji Presiden terpilih AS Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem juga disebut-sebut di Paris pada Ahad.
Saat ketidak-pastian menyelimuti cara pemerintah baru AS menangani konflik Timur Tengah, Hollande menyeru setiap orang agar memahami bahwa "tak ada yang bisa dilaksanakan tanpa persiapan, atau diganggu".
Kendati ada sasaran masyarakat internasional, Trump berjanji akan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv, tempatnya berada selama lebih dari enam dasawarsa, ke Jerusalem, tempat sengketa dalam konflik berlarut antara Yahudi dan Palestina.
Di sisi konferensi itu, Ayrault menyebut tindakan Trump sebagai provokasi dan memperingatkan mengenai konsekuensi yang sangat serius dari pemindahan Kedutaan Besar tersebut.
"Ketika anda menjadi Presiden Amerika Serikat, anda tak bisa melakukan tindakan sepihak dengan jalan-pintas seperti itu dalam masalah ini. Anda harus berusaha menciptakan kondisi bagi perdamaian," katanya.
Babak terakhir perundingan perdamaian antara pemerintah Yahudi dan Palestina macet pada April 2014, setelah kedua pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka mengenai berbagai masalah --seperti permukiman Yahudi, perbatasan negara Palestina dan keamanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
