Bisnis.com, JAKARTA - Kota Surakarta meraih predikat Kota Layak Anak peringkat Nindya dalam hasil evaluasi 2015. Pemerintah Kota Surakarta optimis dapat naik peringkat dari Nindya menjadi Kota Layak Anak Penuh pada 2018.
Selain Surabaya, dua kota lain seperti Surabaya dan Denpasar juga meraih predikat serupa. Denpasar menargetkan dapat mencapai peringkat Kota Layak Anak Penuh pada 2020.
Ada lima peringkat apresiasi Kota Layak Anak, dari yang terendah hingga tertinggi yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kota Layak Anak Penuh. Peringkat Nindya merupakan peringkat tertinggi yang baru dapat dicapai kabupaten/kota, sejak program ini diinisiasi pada 2006.
Walikota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan inisiatif menjadi Kota Layak Anak sudah dimulai sejak 2010. Kala itu, Surakarta ditargetkan dapat mencapai Kota Layak Anak Penuh pada 2015, tetapi target tersebut tak tercapai.
"Ini menjadi prioritas kami karena anak menjadi masa depan bangsa," tuturnya.
Surakarta membangun sejumlah fasilitas dan program untuk menunjang predikat Kota Layak Anak diantaranya Tempat Penitipan Anak dan Ruang ASI di Pasar Rakyat Tanggul Kota Surakarta yang diresmikan pada Jumat. Selain itu, ada Taman Cerdas di 9 kelurahan sebagai pusat kreativitas dengan fasilitas seperti permainan tradisional, seni lukis, robot, radio anak Surakarta, sanggar teater, dan lain lain. Adapula Pusat Layanan Autis dengan 9 tenaga terapis dan dua psikolog. Kartu Insentif Anak dengan berbagai keuntungan potongan diskon, hingga Forum Anak Punggawan.
Pada 2017, Pemkot juga berencana membangun sekolah satu atap yang direncanakan di dua lokasi, akademi komunitas untuk memberi bekal bagi siswa SMP maupun SMA yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi.
Untuk mencapai predikat Kota Layak Anak, Pemkot Surakarta menganggarkan Rp150 miliar pada 2015 untuk segala kegiatan di bidang terkait dengan pemenuhan hak dan kebutuhan anak. Angka ini naik dibanding beberapa tahun sebelumnya seperti Rp100 miliar pada 2014 dan Rp50 miliar pada 2013.
Meski sejumlah program telah disusun dan dilaksanakan, bukan berarti upaya mewujudkan Kota Layak Anak Penuh tak memiliki kendala. Menurut walikota, kawasan tanpa rokok menjadi salah satu kendala sehingga Kota Layak Anak Penuh akan sulit tercapai.
