TENAGA KERJA ASING: DPR Akan Minta Menteri dan BIN Jelaskan Soal TKA China

Komisi I DPR RI akan meminta klarifikasi kepada menteri dan Badan Intelijen Negara terkait informasi maraknya tenaga kerja asing asal China yang datang ke Indonesia.
Newswire | 21 Desember 2016 18:56 WIB
Tenaga kerja ilegal asal China diperiksa di Kantor Imigrasi Cilegon, Banten, Rabu (3/8/2016). - Antara/Asep Fathulrahman

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran tenaga kerja asal China di sejumlah wilayah di Indonesia menjadi perhatian Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Komisi I DPR RI akan meminta klarifikasi kepada menteri dan Badan Intelijen Negara terkait informasi maraknya tenaga kerja asing asal China yang datang ke Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi di Jakarta, Rabu (21/12/2016), mengatakan Komisi I akan meminta klarifikasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

"Jadi pertama kami akan panggil Menkominfo bahwa apa yang ada di medsos itu tervalidasi benar atau tidak. Kalau tidak seharusnya langsung diblokir," kata Bobby.

Menurut dia, setelah memanggil Menkominfo, Komisi I akan memanggil Kementerian Luar Negeri lalu menanyakan ke Badan Intelijen Negara (BIN) terkait apakah ada dampaknya informasi di media sosial tersebut.

Dia menjelaskan kalau ada dampaknya, Komisi I DPR akan menentukan sikap terkait ketahanan nasional Indonesia.

"Komisi I DPR belum bisa bersikap tentang masalah ini karena kami perlu memastikan validitas informasi tersebut," ujarnya.

Terutama menurut Bobby, informasi ini muncul dari media yang bukan arus utama karena itu Komisi I DPR memilih tidak responsif menghadapi masalah ini.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan Komisi I DPR tidak langsung menyatakan tidak setuju dengan TKA China namun perlu mendalaminya dahulu.

"Jadi bukannya kami langsung menyatakan tidak setuju dengan TKA China, nanti tahunya bukan. Atau mungkin kami sudah setuju ternyata bukan, itu yang kami klarifikasi," katanya.

Sebelumnya Fraksi PKS meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan bebas visa karena ada berbagai laporan pelanggaran warga negara asing di wilayah Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan dan meresahkan, kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

"Laporan pelanggaran warga negara asing di wilayah Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan dan meresahkan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakan pemerintah yang melonggarkan arus orang berupa kebijakan bebas visa," kata Jazuli di Jakarta, Senin (19/12).

Dia mencontohkan kejadian diamankannya warga negara asing (WNA) berkebangsaan China yang kedapatan bertanam cabai yang mengandung bakteri berbahaya, patut menjadi perhatian serius.

Selain itu menurut dia, fenomena munculnya bendera-bendera negara asing di bumi pertiwi yang bukan pada tempatnya dan terjadi di beberapa wilayah.

"Lalu maraknya tenaga kerja asing dan tidak sedikit yang ilegal sementara warga setempat sulit mencari makan sehingga menimbulkan kecemburuan dan gesekan," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan berbagai peristiwa tersebut menjadi catatan yang kesekian kalinya tentang munculnya kekhawatiran dugaan pelanggaran yang dilakukan WNA yang memanfaatkan kebijakan pemerintah terkait pembebasan visa.

Sumber : Antara

Tag : china, tka
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top