Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KORUPSI BRIGJEN TEDDY: KPK Siap Bantu Kemenhan Kembalikan Duit Negara

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo menyatakan lembaganya siap membantu Kementerian Pertahanan mengembalikan kerugian negara akibat korupsi Direktur Keuangan Markas Besar TNI AD, Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi.
Ketua KPK Agus Rahardjo. /Antara
Ketua KPK Agus Rahardjo. /Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo menyatakan lembaganya siap membantu Kementerian Pertahanan mengembalikan kerugian negara akibat korupsi Direktur Keuangan Markas Besar TNI AD Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi.

Teddy divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Militer Jakarta Timur, Rabu, 30 November 2016. Dia terbukti melakukan korupsi anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan 2010-2014 sebesar US$12 juta.

"Jadi sekiranya dari US$12 juta itu ada yang masih bisa dikumpulkan, KPK akan bantu," kata Agus di sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Agus mengatakan lembaganya punya kewajiban untuk mengkoordinasi dan mensupervisi penegakan hukum segala tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, selama ini KPK juga memantau proses pengadilan Brigjen Teddy. "Di pengadilan pun kami memonitor dan kami juga mengingatkan masih ada loh selain ini," katanya.

Dalam pidatonya pada acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, Agus mengatakan tujuan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar menghukum badan. Melainkan juga mengembalikan aset negara.

Kasus rasuah itu diduga bermula ketika Teddy masih berpangkat kolonel dan menjabat Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014.

Berdasarkan surat keputusan Panglima TNI tertanggal 31 Desember 2013, Teddy mendapat promosi menjadi Direktur Keuangan Markas Besar TNI-AD dengan pangkat jenderal bintang satu atau brigadir jenderal hingga sekarang.

Kecurangan yang dilakukan Teddy terendus sejak 2015. Dia diduga menyalahgunakan wewenang yang berakibat merugikan negara. Modus kecurangannya, Teddy diduga menandatangani atau menerbitkan surat tanpa izin dari atasannya, Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan, bahkan Menteri Pertahanan selaku pengguna anggaran. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Sumber : tempo.co

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper