Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APEC 2016: Wapres JK Serukan Tiga Isu Utama Mendesak Ditangani

Pemerintah Indonesia mendesak tiga isu utama yang perlu segera ditangani secara lebih serius oleh negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik demi mencapai peningkatan perdagangan dan investasi
Wakil Presiden Jusuf Kalla (depan, keempat kanan) berpose bersama pemimpin negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), di sela-sela KTT APEC di Lima, Peru, Minggu (20/11/2016)./.Reuters-Mariana Bazo
Wakil Presiden Jusuf Kalla (depan, keempat kanan) berpose bersama pemimpin negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), di sela-sela KTT APEC di Lima, Peru, Minggu (20/11/2016)./.Reuters-Mariana Bazo

Bisnis.com, LIMA— Pemerintah Indonesia mendesak tiga isu utama yang perlu segera ditangani secara lebih serius oleh negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik demi mencapai peningkatan perdagangan dan investasi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, meskipun negara anggota APEC telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, masih ada tantangan nyata di depan.

“Selain pertumbuhan ekonomi global yang melambat, perdagangan, dan berkembangnya proteksionisme global, setidaknya ada tiga isu utama yang perlu ditangani secara lebih serius,”paparnya dalam pertemuan para pemimpin negara anggota APEC di Lima, Peru, Minggu(20/11/2016) waktu setempat atau Senin pagi WIB.

Ketiga isu tersebut antara lain, pertama, perdagangan dan investasi bebas dan terbuka berarti integrasi ekonomi yang lebih dalam dan kompleks. Hal itu tentu memerlukan konsultasi dan koordinasi langsung di antara legislator, pejabat, dan masyarakat di tingkat regional dan nasional, dan institusi, dengan berbagai kondisi dan kapasitas.

Kedua, ada ketidakpastian bisnis yang tumbuh karena persoalan keterbukaan. Munculnya keraguan bahwa hal itu memberi peluang yang sama dan kompetisi yang adil.

Dalam kasus sistem politik Indonesia, paparnya, pemerintah perlu meningkatkan dukungan masyarakat dan konsensus yang lebih besar melalui kepastian bahwa hal yang disepakati bertujuan untuk keadilan.

Ketiga, pemangku kepentingan skala kecil seperti usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM), petani, nelayan, pekerja terampil, dan pelaku bisnis di daerah harus menjadi bagian dari proses dan memperoleh manfaat dari perdagangan dan investasi terbuka yang berarti harus inklusif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lavinda

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper