Bisnis.com, LIMA—Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat meningkatkan kerja sama sektor perikanan dan mempercepat penyelesaian isu batas wilayah secara jelas demi mencegah penembakan nelayan dalam operasi penangkapan ikan ilegal.
Dalam pertemuan bilateral di sela-sela rangkaian Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Pemerintah Vietnam meminta penguatan kerja sama, baik dalam kegiatan penangkapan maupun industri perikanan untuk menghilangkan efek negatif dari proses yang dianggap ilegal.
“Setelah Indonesia operasi illegal fishing, banyak nelayan Vietnam yang kena, sehingga mereka minta lebih baik kerja sama dan tentukan batas-batas yang jelas,”ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla usai pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Tran Dai Quang di Lima, Peru, Sabtu (19/11/2016) waktu setempat.
Presiden Tran menyampaikan pihaknya berharap Indonesia menangani isu penangkapan ikan ilegal berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan semangat kemitraan strategis. Keinginan itu dilatarbelakangi banyaknya nelayan Vietnam yang tertangkap dalam operasi illegal fishing yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan, terdapat nelayan yang tertembak karena dianggap melanggar batas wilayah.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres Kalla mengungkapkan rasa duka cita terhadap meninggalkan nelayan Vietnam di perairan Indonesia. Saat ini, isu nelayan Vietnam sedang ditangani oleh otoritas berwenang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta.
“Saya juga tentu menyampaikan semacam belasungkawa karena adanya nelayan Vietnam yang tertembak,”katanya. Kedua negara sepakat mempercepat penyelesaian isu zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan menetapkan batas wilayah di wilayah sekitar Natuna tersebut dalam suatu kerangka hukum. Vietnam juga menghargai posisi Indonesia yang mengedepankan penghormatan atas hukum internasional termasuk UNCLOS 1992.
Selain membahas sektor perikanan, kedua negara juga sepakat mengembangkan industri secara bersama-sama dengan tidak menimbulkan persaingan yang terlalu ketat. Sejarah hubungan yang cukup lama menjadi modal untuk memperkuat kerjasama bidang ekonomi-perdagangan melalui pertukaran kunjungan pengusaha. Item Sebelumnya Item Berikutnya
