Maroko Serukan Aksi Nyata Terhadap Perubahan Iklim

Bisnis.com, MARRAKESH, Marokko - Menteri Luar Negeri Marokko Salaheddine Mezouar pada Senin (7/11) menyerukan dirancangnya aksi nyata guna mendukung negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

Ketika berbicara pada pembukaan Konferensi Ke-22 Semua Pihak (COP22) dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC), Mezouar mengatakan bahwa semua peserta mesti berkomitmen pada gagasan nyata iklim dan tindakan untuk mendukung negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim terutama di Afrika, negara pulau-kecil berkembang dan terbelakang.

Ia mengumumkan selama COP22 di Marokko, Kemitraan Sumbangan yang Ditetapkan Nasional (NDC) akan diluncurkan guna membangun kemampuan dan dana iklim langsung mengalir ke negara yang paling rentan.

Ia kembali menyampaikan pentingnya dipercepatnya dana iklim, inovasi, peralihan dan pembangunan kemampuan guna menciptakan ekonomi rendah-karbon yang diperlukan planet ini untuk tetap mempertahankan tanda pemanasan global dua Derajat Celsius.

"Paris memberi kita komitmen global bagi perubahan iklim dan COP22 di Marrakesh akan memberi kita aksi iklim yang lebih ambisius. Kita semua harus bangkit mengenai perubahan iklim untuk mendukung negara yang paling rentan dalam memerangi perubahan iklim," kata Presiden COP22 tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Sementara itu Direktur Pelaksana UNFCCC Patricia Espinosa menekankan kepentingan bersejarah Marokko dan Marrakesh sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB.

"Kita perlu bekerjasama dengan cepat dan luas di segala front," kata wanita pejabat tersebut.

COP22, yang diselenggarakan di Marrakesh sampai 18 November, akan dipusatkan pada konsep tindakan guna melaksanakan prioritas Kesepakatan Paris, terutama yang berkaitan dengan penyesuaian, transparansi, alih teknologi, pengurangan, pembangunan kemampuan dan kerugian dan kerusakan.

Kesepakatan Paris, yang disahkan pada Desember 2015 dalam COP21 di Paris, disahkan pada Oktober 0leh 96 negara dan Uni Eropa serta diberlakukan pada 4 November.

Konferensi itu juga akan menjadi kesempatan untuk melakukan debat dan membahas beberapa masalah yang berkaitan terutama dengan pertanian, keamanan pangan, energi, industri, transportasi dan air.