Warga Yaman Tersandera Kepentingan Politis dan Pribadi

Warga Yaman tersandera kepentingan politis dan pribadi, kata utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin (31/10/2016), seraya meminta Dewan Keamanan mendukung rencana perdamaian kedua pihak yang telah ditolak.

Martin Sihombing - Bisnis.com

Rabu, 2 November 2016 | 03:12

Pengikut gerakan Houthi Syiah menaiki sebuah bulldozer yang mereka rebut dari polisi anti huru-hara di sepanjang jalan utama menuju bandara di Sanaa, Yaman./Reuters

Bisnis.com, MARKAS PBB - Warga Yaman tersandera kepentingan "politis dan pribadi", kata utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin (31/10/2016), seraya meminta Dewan Keamanan mendukung rencana perdamaian kedua pihak yang telah ditolak.

Mediator PBB Ismail Ould Cheikh Ahmed mengatakan penolakan DK-PBB "menunjukkan elit politik Yaman belum mampu mengatasi perbedaan dan mendepankan kepentingan nasional di atas keinginan pribadi".

Koalisi negara pimpinan Arab Saudi telah berperang melawan pemberontak Houthi yang setia terhadap mantan presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh sejak Maret 2015.

Pasukan gabungan itu ingin memulihkan kekuasaan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang diakui komunitas internasional.

Rencana perdamaian PBB akan mengesampingkan Hadi yang saat ini mengasingkan diri di Riyadh. Tokoh lebih netral akan dipilih untuk memimpin Yaman.

"Ini adalah tanggung jawab pihak terkait untuk mengedepankan perdamaian, dibandingkan agenda kelompok tertentu, kata Ould Cheikh Ahmed.

Ia akan memulai perundingan dengan pihak terkait walaupun rencana perdamaian itu secara tak resmi ditolak.

Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft yang berbicara di depan 15 anggota DK-PBB, akan menyusun rancangan resolusi damai yang mendesak tiap pihak untuk berunding sesuai arahan rencana perdamaian terkait.

Ia juga mendesak tiap pihak agar segera melakukan gencatan senjata.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Samantha Power menilai rencana PBB itu cukup "kredibel dan seimbang".

"Cetak biru tersebut dapat menjadi dasar perundingan. Rancangan itu bukan permohonan yang harus ditolak atau diterima," katanya.

"Saat ini waktunya tiap pihak yang berkonflik menghentikan perang atau menambahkan syarat baru dalam perundingan damai. Seluruh pihak mesti terlibat mewujudkan rencana utusan PBB tersebut".

Konflik Yaman telah menewaskan setidaknya 10 ribu jiwa dan menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk dunia. Setidaknya 21 juta warga atau 80 persen dari jumlah populasi Yaman membutuhkan bantuan.

"Yaman tinggal satu langkah lagi menuju bencana kelaparan," kata ketua badan bantuan PBB Stephen O'Brien ke DK-PBB.

Ia mengatakan pihak yang berkonflik berikut negara terkait lainnya seperti Arab Saudi, negara kawasan, AS, Inggris, dan Iran dapat "menghentikan perang serta penderitaan itu".

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang didukung AS dan Inggris telah dikritik karena diduga membunuh warga.

"AS akan terus mengingatkan koalisi agar menempuh seluruh cara untuk mengurangi korban, menyasar target yang pasti, termasuk melakukan verifikasi sebelum menyerang," kata Power.