Kabar24.com, BANDUNG - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggenjot daerah mereplikasi inovasi layanan publik yang sukses diterapkan di daerah lain.
Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan tantangan terberat dalam pelayanan publik bukan hanya menciptakan inovasi baru, tetapi juga kemampuan instansi pemerintah mereplikasi suatu inovasi.
"Replikasi inovasi dapat membantu pemerintah daerah dalam menjawab permasalahan daerah secara efektif dan efisien," kata di acara forum replikasi nasional inovasi pelayanan publik di Pusdai, Bandung, Rabu (26/10/2016).
Forum replikasi yang berlangsung dua hari, Rabu-Kamis (26-27) Oktober 2016 ini menurutnya merupakan ajang untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Forum ini mempertemukan sejumlah inovator yang pernah mendapat penghargaan dari Kementerian PANRB dengan kepala-kepala daerah agar secara cepat meniru inovasi yang telah berhasil, dan dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Guna menggenjot kesanggupan daerah, pihaknya juga akan menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
Kompetisi ini diselenggarakan untuk mendorong instansi pemerintah menjadi ujung tombak dalam melakukan pelayanan publik agar lebih terarah, fokus, serta berkesinambungan.
Menteri Asman menegaskan, hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI agar instansi pemerintah melakukan perbaikan pelayanan publik serta mengembangkan inovasi agar hasilnya dapat terlihat dan dirasakan masyarakat.
"Pelaksanaan Kompetisi Pelayanan Publik Tahun 2017 ini menjadi sangat relevan dalam persaingan global dan era keterbukaan. Sebagai bagian dari masyarakat global, kita tidak dapat menutup diri terhadap dinamika perubahan yang datang begitu cepat. Dewasa ini, inovasi telah menjadi kebutuhan sektor publik," ujarnya.
Selain itu, mulai tahun depan, pihaknya mewajibkan seluruh pemda untuk menerapkan sistem e-government dalam pemerintahannya. Hal ini untuk mendukung kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih baik dan jauh dari peluang penyalahgunaan.
"Cara menanggulangi pungli (pungutan liar) tidak lain kita harus fokus memperbaiki sistem. Untuk itu tidak boleh lagi ditawar-tawar tahun depan seluruh pemerintah kabupaten kota provinsi harus menerapkan sistem e-government," tegasnya.
Asman menuturkan kewajiban e-goverment harus diterapkan masing-masing pemda. Ia menegaskan akan ada sanksi bagi pemda yang tidak menerapkan e-government dalam pemerintahannya.
Diakuinya masih ada kepala daerah yang belum menerapkan sistem ini. "Yang tidak mau akan kita beri sanksi. Mudah-mudahan dengan cara ini pemerintah daerah cepat berubah," ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai memaparkan layanan pemerintah daerah paling banyak dikeluhkan masyarakat pada lembaganya.
Menurutnya sepanjang 2015, jumlah pengaduan masyarakat yang diterimanya mencapai 6.859. Dari jumlah tersebut, mayoritas warga mengeluhkan buruknya pelayanan pemerintah daerah.
"Penilaian Ombudsman, pelayanan publik paling jelek. Secara nasional, laporan paling banyak itu tentang pelayanan pemerintah daerah, nomor satu," katanya.
Pada 2016 ini, dia memprediksi jumlah aduan warga ke Ombudsman akan meningkat lebih tinggi. Hingga saat ini, menurutnya sudah masuk 6.500 laporan warga.
Jumlah ini, akan terus meningkat mendekati angka 9.000 laporan. Namun warga yang mengadu ke Ombudsman tidak banyak yang melaporkan langsung adanya pungutan liar.“Ombudsman bukan lembaga khusus penerima laporan pungli," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
