Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RUU Pemilu: Fraksi di DPR Masih Beda Pendapat

Setelah DPR menyetujui pembahasan RUU Pemilu sejumlah partai berbeda pendapat terkait batasan atau ambang batas parpol untuk masuk parlemen (parliamentary threshold).
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 26 Oktober 2016  |  12:54 WIB
DPR - antara
DPR - antara

Kabar24.com, JAKARTA - Setelah DPR menyetujui  pembahasan RUU Pemilu sejumlah partai berbeda pendapat terkait batasan atau ambang batas parpol untuk masuk parlemen (parliamentary threshold).

Fraksi PPP menyatakan tidak perlu ada perubahan atas parliamentary threshold (PT) dalam revisi undang undang tersebut, sedangkan Fraksi Nasdem dan PDIP menyatakan perlu adanya perubahan.

Menurut Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati, tujuan tidak diubahnya PT adalah agar iklim demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Artinya, tidak perlu ada semacam hambatan bagi partai baru untuk masuk ke parlemen.

Munculnya partai baru, ujar Reni, juga tidak akan menghambat proses legislatif yang ada sehingga batasan PT 3,5% cukup realistis .

"Kami berharap masih tetap di 3,5%,  kalau naik kita harap bertahap di angka 4%," kata Reni di Kompleks Parlemen, Rabu (26/10/2016).

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi NasDem, Johnny G Plate mengatakan bahwa perlu adanya peningkatan PT agar jumlah fraksi di DPR lebih sederhana. Dia mengusulkan agar PT nantinya berada di angka 7%.

“NasDem menginginkan agar ambang batas Parlemen dinaikkan menjadi 7% dari semula 3,5% dalam revisi UU Pemilu.

Menurutnya, perubahan itu harus segera dilaksanakan agar setiap parpol peserta pemilu dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilu.

Sependapat dengan Johny, politisi PDIP Juliari Batubara juga menyatakan perlu penyederhanaan partai. Dia menyebutkan dengan jumlah fraksi yang terbatas maka DPR akan mudah untuk membuat setiap putusan.

“Banyaknya fraksi di DPR membuat lembaga perwakilan rakyat itu kesulitan dalam membuat keputusan,” ujarnya.

Selain persoalan PT, pembahasan RUU Pemilu juga banyak menyoroti soal sistem Pemilu.

Fraksi PPP tetap memilih sistem proporsional terbuka sebagaimana yang telah berjalan sebelumnya.

"Kita masih tetap mendukung sistem terbuka. Kemudian, coblos nama, jumlah kursi Dapil, dan ada beberapa poin dari pemerintah yang kemungkinan besar PPP akan mendukungnya," ujar Reni.

Senada dengan Reni, Johnny menyatakan pihaknya tetap mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 untuk sistem pemilu. Dalam putusan itu disebutkan  atas tentang Pemilu Legislatif dengan memakai sistem proporsional terbuka.

Sebelumnya Pemerintah mengusulkan sistem pemilu dilakukan secara proposional terbuka terbatas. Berdasarkan draf RUU tersebut, sistem itu tercantum pada Pasal 138 ayat (2).

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top