Kabar24.com, JAKARTA - World Culture Forum 2016 yang berlangsung pada 10 hingga 14 Oktober 2016 di Bali, menghasilkan 10 poin kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Bali atau Bali Declaration.
Poin pertama dalam Deklarasi Bali adalah komitmen untuk mendukung implementasi agenda Sustainable Development Goals (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030 yang ditetapkan PBB, dan bekerja secara integrasi dan efektif dalam pengarusutamaan budaya ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan menerapkan strategi di semua level.
Deklarasi Bali dibacakan Steering Committee (SC) World Culture Forum (WCF) 2016, yang juga Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta, saat penutupan WCF 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, akhir pekan lalu (14/10/2016).
Ia mengatakan, tujuan dari World Culture Forum 2016 adalah untuk memastikan bahwa kita sebagai warga dunia memiliki komitmen dan rencana aksi yang inklusif untuk membuat agenda pembangunan berbasis budaya.
Menurutnya, dalam World Culture Forum 2016, mereka telah membahas interkoneksi antara budaya dan pembangunan, antara inklusivitas dan keberlanjutan.
Mereka juga telah membahas banyak masalah krusial melalui enam simposium, perdebatan umum, IGO-INGO, dan pertemuan kaum muda melalui International Youth Forum.
“Kami sangat bersyukur bahwa banyak peserta yang aktif memberikan pendapat, saran dan masukan. Partisipasi dan antusiasme ini memungkinkan bagi kita untuk sampai pada kesimpulan ini,” ujarnya saat membacakan Deklarasi Bali di hadapan lebih dari 1.000 peserta WCF 2016, seperti dilansir laman resmi Kemdikbud, Senin (17/10/2016).
Ananto membacakan kesepuluh butir kesepakatan dalam Deklarasi Bali. Salah satunya adalah komitmen untuk mempromosikan budaya damai di masyarakat, yang mendorong keadilan dan masyarakat yang inklusif, serta menghargai nilai keragaman budaya dan warisan dan upaya perlindungannya.
Delarasi Bali juga menyepakati untuk memperkuat peran pemuda dalam aktivitas ekonomi, budaya dan sosial-politik, dan lingkungan, untuk mempromosikan pemahaman bersama dan membawa transformasi positif sosial dan kesetaraan menuju pembangunan berkelanjutan.
Kesepakatan lain dalam Deklarasi Bali adalah mendukung UNESCO dalam memperkuat perlindungan warisan budaya, termasuk dari perang dan konflik, serta mengenali peran organisasi antarpemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di level internasional untuk mengembangkan jaringan pengetahuan tentang kegiatan yang memberdayakan konstituen dalam memajukan budaya progresif untuk pembangunan berkelanjutan inklusif.
“Kami berharap bahwa World Culture Forum akan tetap menjadi platform permanen untuk mempromosikan peran budaya dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG),” kata Ananto.
