Pasca Pengumuman Resmi Brexit, Uni Eropa Rapatkan Barisan

Kabar24.com, BRUSSELS--Tanggapan bersama dari Berlin, Paris, dan Brussels terhadap pengumuman Perdana Menteri Inggris Theresa May pekan lalu terkait tenggat waktu pada Maret 2017 untuk membuka pembicaraan perpisahan dengan Uni Eropa menegaskan blok Uni Eropa tak tidak menunggu pasif.
 
Pernyataan dari para pemimpin Jerman, Perancis, dan negara Eropa menunjukkan mereka telah berupaya mengelola sebuah pergerakan untuk mengantisipasi upaya Inggris mempermainkan 27 anggota lain agar melawan satu sama lain dan telah menyepakati beberapa negosiasi.
 
Diartikan secara tegas, tujuan utama mereka adalah untuk menghancurkan tuntutan Inggris terkait perdagangan bebas tanpa imigrasi terbuka-- sesekali dengan penuh arti disimpulkan oleh pemimpin Brexit dan sekarang Menteri Luar Negeri Boris Johnson dengan istilah "memiliki kue dan memakannya."
 
Retakan telah muncul dalam penolakan Uni Eropa untuk membahas beberapa pilihan sebelum May memicu proses formal yang akan meluncurkan Inggris meninggalkan Uni Eropa dalam kurun dua tahun, dengan beberapa diplomat menyarankan pembicaraan tersebut bisa berarti sebuah perpecahan.
 
Pengaturan jadwal May meredakan mereka di rumah yang takut dia mengendalikan keputusan untuk meninggalkan Uni Eropa yang ditentukan pemilih dalam referendum pada Juni. Namun itu menimbulkan kekhawatiran di antara lainnya bahwa ia telah terpojok ke dalam perpecahan dengan blok.
 
Kanselir Jerman, Presiden Perancis, dan Kepala Lembaga Uni Eropa di Brussels mengambil  sebuah kebijakan umum bahwa tuntutan May untuk bebas membatasi imigran Uni Eropa dan lari dari pengawasan Pengadilan Uni Eropa berarti Inggris tidak dapat berada dalam pasar tunggal Uni Eropa.
 
Para pejabat Uni Eropa mengatakan, arti sebuah 'Hard Brexit' dengan opsi terbaik London mungkin adalah kesepakatan perdagangan bebas, mungkin sedikit lebih baik dari tawaran terbaru Uni Eropa kepada Canada.
 
Presiden Hollande mendukung istilah 'Hard Brexit' pekan lalu, memperjelas bahwa yang diinginkan Inggris, Perancis akan mendorong keinginan tersebut dan memastikan Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa.
 
May berharap untuk persiapan dengan rekan-rekan Uni Eropa demi kelancaran peluncuran perundingan formal. Para pejabat Inggris ingin pranegosiasi sebelum dia menulis untuk memicu proses Brexit selama dua tahun berdasarkan Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa.
 
Jika tuntutannya ditolak, dia memiliki ruang politik dalam negeri yang kecil untuk menenggelamkannya.
 
Dalam pemberitaan sebelumnya, Theresa May mengumumkan Inggris akan secara resmi memulai proses meninggalkan Uni Eropa pada akhir Maret 2017. Ini merupakan tahap pertama Inggris kembali menjadi negara berdaulat dan merdeka.
 
Sebelumnya, May mengatakan Inggris tak akan mengaktifkan Pasal 50 Perjanjian Lisbon mengenai Uni Eropa sebelum akhir 2016. Pasal 50 adalah pasal dalam perjanjian yang akan memulai proses dua tahun untuk Inggris resmi keluar dari Uni Eropa.
 
Sebelumnya, Uni Eropa kembali memperingatkan bahwa Inggris tak bisa memiliki akses ke pasar tunggal Eropa jika mereka membatasi beberapa warga Uni Eropa untuk bekerja di Inggris pasca-referendum British Exit.
 
Dalam pidato kenegaraan Uni Eropa beberapa waktu lalu, Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan kepada Parlemen Eropa bahwa tak akan ada akses a la carte ke pasar tunggal.
 
Menurut Juncker, Inggris hanya bisa memiliki akses tanpa batas di pasar internal yang menerima bahwa akan ada akses bebas untuk orang dan barang.
 
Seperti diketahui, pemerintah Inggris ingin mempertahankan akses perdagangan pada tahap terbaik dengan Uni Eropa. Namun, berdasarkan referendum Juni lalu, akses bebas imigrasi dari Uni Eropa harus diakhiri.