Kabar24.com, JAKARTA – DPR menunda agenda rapat pembahasan anggaran pertahanan karena Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani batal hadir.
Seyogyanya rapat tersebut dijadwalkan hari ini dengan agenda pembahasan APBN pertahanan tahun anggaran 2017 dan permasalahan tanah dan rumah dinas TNI.
“Karena Menkeu tak hadir maka rapat ditunda sampai waktu yang belum ditentukan,” kata anggota Komisi I DPR Syarief Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/10/2016).
Syarif mengatakan sedianya dalam rapat dia hendak mengajukan pendapat bahwa pemotongan anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI tidak perlu dilakukan.
Malah dia mendukung postur APBN untuk keduanya dinaikan, sehingga dapat meningkatkan Minimum Essential Force (MEF) untuk TNI agar dapat disegani negara lain.
Rapat kerja yang akan berlangsung tertutup itu telah dihadiri oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljo.
Ryamizard mengatakan bahwa APBN 2017 untuk kementeriannya sudah pasti dipotong. Fokus anggaran telah dia sempurnakan dari yang sudah ada.
“Misalnya pesawat terbang, peluru kendali lah apa segala macam dilengkapi. Kendaraan di darat yang tidak ada komunikasi itu dilengkapi. Kemudian yang sudah terlalu tua itu diganti. Itu prioritas ya,” kata Ryamizard.
