Kabar24.com, JAKARTA—Kementerian Ketenagakerjaan meminta peningkatan kapasitas Atase Ketenagakerjaan yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), agar dapat memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal.
Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan, mengatakan pihaknya selalu berupaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Salah satunya adalah, mendorong peningkatan kapasitas dan jumlah Atase Ketenagakerjaan di KBRI.
“Kami terus mendorong agar Atase Ketenagakerjaan yang ada di negara dengan jumlah tenaga kerja Indonesia [TKI] yang banyak ditingkatkan,” katanya, Selasa (27/9).
Saat ini, baru ada 13 Atase Ketenagakerjaan di 12 negara penempatan TKI. Dari 13 Atase Ketenagakerjaan tersebut, hanya empat orang pejabat Atase Ketenagakerjaan di Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab yang memiliki status diplomat.
Adapun delapan Atase Ketenagakerjaan lain di Arab Saudi, Qatar, Yordania, Singapura, Brunei Darussalam, Suriah, Hong Kong, dan Korea Selatan masih berstatus staf teknis di KBRI. Sementara itu, satu orang sisanya adalah Kepala Bidang Ketenagakerjaan di Kamar dagang Ekonomi dan Industri Taiwan.
Hanif menuturkan pihaknya juga berupaya meningkatkan perlindungan kepada TKI melalui pendidikan dan akses informasi yang baik. Pasalnya, selama ini TKI didominasi oleh masyarakat dari pedesaan yang tidak memiliki pengetahuan dan informasi memadai.
“Pendidikan memang sangat penting sebagai salah satu ruang informasi terkait bahayanya perdagangan orang,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperbaiki regulasi untuk memperbaiki perlindungan kepada TKI. Kementerian Ketenagakerjaan juga terus bekerjasama dengan negara penempatan TKI, agar dapat memastikan keamanannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
