Kabar24.com, JAKARTA - Empat Balai Besar Wilayah Sungai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait dengan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Empat BBWS tersebut yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, BBWS Citarum, BBWS Cimanuk Cisanggarung, dan BBWS Citanduy.
Yudha Mediawan yang mewakili para Kepala BBWS di Provinsi Jawa Barat, mengatakan dengan realisasi penandatanganan perjanjian kerja sama itu itu bertujuan melakukan pengawalan dan pendampingan baik dalam rangka pelaksanaan pembebasan lahan, pengamanan aset-aset negara, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan penertiban sempadan sungai.
“Bahwa aset dari Balai Besar sangat banyak sekali dan ini banyak yang di okupasi oleh orang yang tidak berhak, baik itu coorporate maupun personal,” ujarnya seperti yang dikutip dari keterangan resminya Jumat (23/9/2016).
Selain itu, dia melanjutkan dengan terbitnya Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diperlukan juga Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dalam mengawal, mengamankan dan mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan.
“Jadi, kita lebih baik mencegah dari pada kegiatan represif, di sini kegiatannya dalam bentuk preventif atau persuasif dan dapat diharapkan mendukung tercapainya program-program pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Adapun kegiatan pekerjaan yang perlu percepatan masuk dalam daftar TP4P di ke BBWS yaitu BBWS Citarum pembangunan Bendungan Sagawarna, BBWS Cimanuk Cisanggarung pembangunan Bendungan Kuningan dan Bendungan Cipanas, BBWS Ciliwung Cisadane pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dan BBWS Citanduy pembangunan Bendungan Leuwikeris dan Bendungan Matenggeng.
