Bisnis.com, NEW YORK--Menyikapi fenomena peningkatan gelombang migrasi pengungsi, dibutuhkan perbaikan drastis dari sistem dan manajemen secara global, regional, dan nasional.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang membahas terkait solusi mengatasi gerakan besar migran dan pencari suaka, di New York, Selasa (20/9/2016) waktu setempat.
"Secara global, kita harus mengurangi kesenjangan kekayaan, memadamkan konflik, dan meredamkan ketidakpercayaan politik di antara negara-negara di dunia,"tegasnya dalam pidato seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Wakil Presiden.
Dia melanjutkan, secara regional, seluruh pihak harus menghentikan campur tangan eksternal, menciptakan situasi yang lebih kondusif untuk bekerja sama, dan memberdayakan organisasi regional untuk berkontribusi lebih besar dalam mengatasi situasi.
Sementara di tingkat nasional, sambungnya, pemerintah perlu berupaya menjaga keamanan dan stabilitas serta menciptakan peluang untuk pembangunan bagi rakyat.
Dalam hal ini, Indonesia menyambut baik peta jalan menuju adopsi dari Global Compact untuk Migrasi yang aman, tertib, dan teratur pada 2018.
Wapres Kalla menegaskan, Indonesia juga menyambut pengakuan oleh pertemuan tingkat tinggi dari aspek migran yang multidimensi, terutama kontribusi ekonomi yang positif bagi negara asal, negara transit, maupun negara tujuan migran.
"Oleh karena itu, ratifikasi universal pada Konvensi Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga sangatlah penting"ungkapnya.
INISIATIF MELALUI BALI PROCESS
Dalam hal ini, Indonesia memprakarsai Bali Process untuk mengatasi penyelundupan orang, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas secara menyeluruh.
Bali Process pada dasarnya memungkinkan negara-negara di kawasan untuk melakukan pembagian beban dan tanggung jawab bersama dalam mengatasi gerakan besar migran gelap.
Kendati demikian, menurut dia, pembagian beban dan pengambilan tindakan kolektif tidak berarti membagi kewajiban internasional di bawah konvensi.
Tantangan ini terlalu besar untuk setiap negara atau wilayah untuk menanganinya sendiri. Maka itu, diperlukan sebuah kerja sama internasional yang lebih baik dan lebih inklusif.
