Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Jumat, 2 September 2016. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/
Seksi Utama
Hal 1. RELAKSASI PENYALURAN KREDIT: Ganjalan Bunga Satu Digit
Relaksasi penyaluran kredit telah dilakukan, tetapi tampaknya kebijakan itu dinilai tidak cukup. Pasalnya, suku bunga kredit masih tinggi, sehingga belum mampu mendorong permintaan masyarakat.
EKSPOR MINERAL OLAHAN: Pemerintah Kembali Gamang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengusulkan perpanjangan relaksasi ekspor mineral olahan atau konsentrat dalam revisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
BERANDA
Arif Budisusilo [email protected]
MENTERI SUSI & TAX AMNESTY
Asyik juga mendengar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti curhat. Nggak tanggungtanggung, hampir 5 jam, bersama sejumlah rekan pimpinan media, kami berdiskusi soal reformasi di sektor perikanan dan kelautan.
Hal 2.OPINI:Interpretasi Indeks Inovasi Indonesia
JONY EKO YULIANTO Dosen Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya.
Indonesia memiliki komponen-komponen yang diperlukan untuk menyemai lingkungan kreativitas dan inovasi yang kondusif.
Hal 3.KAMPANYE DESTINASI WISATA: Rekor Tertinggi Wisatawan Asing
Kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli 2016 mencapai 1,03 juta, rekor tertinggi dalam kurun satu bulan. Angka kunjungan itu naik 20,42% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Hal 4.TAX AMNESTY: Ditjen Pajak Fokus ke WP Kakap
Presiden Joko Widodo meminta kepada Ditjen Pajak lebih fokus dalam mengejar wajib pajak besar, khususnya yang memiliki harta di luar negeri. Instruksi tersebut diharapkan meredam keresahan masyarakat sekaligus memenuhi target tebusan dari program pengampunan pajak.
Hal 5. DENDA PAJAK: Apple Lawan Keputusan Komisi Eropa
Perang pernyataan terus mewarnai keputusan denda pajak yang dibebankan oleh Uni Eropa kepada Apple Inc. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan gesekan keras dalam pertemuan internasional yang bakal digelar di China pekan depan.
Hal 6. INTERKONEKSI BARU DITUNDA: Operator Diminta Gunakan Acuan Lama
Penyelenggara telekomunikasi diminta menggunakan acuan lama untuk perhitungan biaya interkoneksi menyusul keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika menunda implementasi biaya interkoneksi dengan perhitungan baru.
Hal 7. KONSTRUKSI: Perbankan Lirik Pendanaan Rantai Pasok
Sejumlah perbankan mulai melirik pembiayaan bagi rantai pasok di sektor konstruksi ketimbang memberikan pembiayaan langsung kepada kontraktor utama. Hal itu dinilai dapat memitigasi risiko pembiayaan di sektor konstruksi yang dianggap masih tinggi.
Hal 8. SENSUS EKONOMI 2016: Usaha di Daerah Kian Marak
Jumlah usaha di DKI Jakarta selama 10 tahun terakhir meningkat sebesar 7,81%, yakni 1,13 juta usaha menjadi 1,22 juta usaha pada 2016. Sementara itu unit usaha di Jawa Barat mencatat pertumbuhan tertinggi di Indonesia.
Hal 9.SEKTOR PERTAMBANGAN: Kalbar Klaim Setor Royalti Tertinggi
Pemprov Kalimantan Barat mengklaim menjadi salah satu provinsi yang membayar royalti pertambangan tertinggi. Sementara itu, sejumlah perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi dan produksi didesak untuk segera menyelesaikan pembayaran royaltinya yang masih tersisa ke kas negara hingga batas waktu akhir 2016.
Hal 10. LAPORAN KHUSUS:Wacana Bentengi Bibit Unggul Diaspora
Wacana kewarganegaraan ganda yang telah lama disuarakan para diaspora Indonesia, semakin mencuat setelah terungkapnya kepemilikan paspor AS oleh mantan Menteri ESDM Archandra Tahar dan paspor Perancis oleh salah seorang anggota Paskibraka, Gloria Natapradja Hamel.
Hal 11. PERMOHONAN PKPU: Indosat Masih Sanggup Bayar
Perusahaan telekomunikasi yang tengah diajukan PKPU, PT Indosat Tbk. mengaku masih sanggup menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditur tanpa melalui jalur restrukturisasi utang.
Hal 12. SUAP RAPERDA REKLAMASI: Vonis Ringan Ariesman
Mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk. Ariesman Widjaja divonis hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara atas kasus suap kepada M. Sanusi, bekas Ketua Komisi D DRD DKI Jakarta.
