Bisnis.com, SAMARINDA - Provinsia Kalimantan Timur tengah mengejar ketertinggalannya dari provinsi yang ada di Jawa dalam melaksanakan pembangunan untuk mensejahterahkan masyarakatnya secara adil dan merata.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan dari aspek kesejahteraan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia pada 2015 Kalimantan Timur mencapai angka 74,17 dan tertinggi ketiga secara nasional setelah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Sementara itu, dari indikator ekonomi dalam beberapa tahun terakhir Kalimantan Timur menghadapi tantangan sebagai dampak kondisi ekonomi global yang kurang menggembirakan.
"Lesunya perekonomian global mengakibatkan lesunya permintaan dan turunnya harga komoditas Kalimantan Timur," ujarnya, Kamis (18/8/2016).
Awang menuturkan dampak dari kondisi tersebut dapat dilihat dari  nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim pada 2015 senilai Rp501,87 triliun lebih rendah dari nilai PDRB tahun 2014 senilai Rp526,90 triliun.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi minus 1,28%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini masih berlanjut hingga bulan Juni 2016, dengan kontraksi minus 1,15% dengan nilai PDRB sebesar Rp235,74 triliun.
"Seperti kita ketahui bahwa struktur ekonomi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer tak terbarukan terutama hasil tambang batubara (32,38%) dan hasil migas (9,12%)," kata Awang.
Struktur ekonomi Kaltim saat ini mengakibatkan perekonomian Kaltim sangat rentan terhadap gejolak perekonomian global terutama negara-negara utama tujuan ekspor Kaltim.
Lesunya kinerja perekonomian negara-negara tujuan ekspor Kaltim, secara otomatis akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Walaupun perekonomian Kaltim kurang menggembirakan, lanjutnya, Pemerintah tetap berupaya menjaga agar perlambatan ekonomi tidak berdampak pada masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.
Salah satu yang dilakukan Pemerintah yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan mengendalikan tingkat inflasi terutama inflasi pada kelompok makanan.
"Hal ini terbukti efektif dimana tingkat inflasi Kalimantan Timur tahun 2015 dapat kita jaga pada angka 4,89% dan pada tahun 2016 sampai bulan Juli, tingkat inflasi Kaltim sebesar 2,08%," ucapnya.
Sementara itu, ketimpangan pendapatan di Kaltim semakin membaik dari tahun ke tahun.
Sepanjang 2015 gini rasio Kaltim berada pada angka indeks 0,32. Untuk mengurangi kesenjangan daya beli masyarakat, program yang dilakukan pemerintah adalah ditujukan memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, melalui pengembangan pasar dan distribusi barang/produk di daerah-daerah yang relatif sulit dijangkau.
Hal itu dengan pemberian subsidi ongkos angkut untuk daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan serta penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga 4 kelompok komoditas bahan pokok.
"Kami menyadari perekonomian Kaltim kedepan tidak dapat bergantung pada sektor migas dan batubara. Oleh karena itu strategi pembangunan Kaltim saat ini adalah dengan membangun industri hilir produk-produk unggulan daerah melalui pengembangan 8 (delapan) Kawasan Strategis Provinsi (KSP)," tuturnya.
Awang menambahkan salah satu kawasan strategis provinsi yang sedang dikembangkan adalah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) KIPI Maloy.
KSP Maloy yang juga merupakan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) yang dinilai sangat strategis karena berada di jalur ALKI II yang merupakan alur laut pelayaran dari Laut Sulawesi, melintasi Selat Makassar, Laut Flores & Selat Lombok Ke Samudera Hindia, dan sebaliknya.
"Sebanyak 70% perdagangan saat ini berlangsung di Negara Asia Pasifik," ujarnya.
Mengingat posisi Kaltim yang berada pada ALKI II dapat memanfaatkan sebagai jalur ekspor-impor langsung dengan menggunakan outlet pelabuhan yang telah dibangun diantaranya Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Karingau Balikpapan.
"Dengan posisi ini, Kaltim berpotensi menjadi salah satu gerbang Indonesia bagian timur dalam perdagangan internasional," ucap Awang.
