Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kalau Amendemen Hanya Usung GBHN, lebih Baik DPD Bubar

Sejumlah Anggota Dewan Perwakian Daerah (DPD) kecewa dengan pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan yang hanya menyinggung soal amendemen tanpa menyebutkan penguatan peran DPD sebagaimana yang telah disepakati dengan DPR.
Suasana Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8)./Antara-Akbar Nugroho Gumay
Suasana Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8)./Antara-Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com, JAKARTA—Sejumlah Anggota Dewan Perwakian Daerah (DPD) kecewa dengan pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan yang hanya menyinggung soal amendemen tanpa menyebutkan penguatan peran DPD sebagaimana yang telah disepakati dengan DPR.

“Apa yang kita simak tadi bahwa (Ketua) MPR tidak konsisten pada rekomendasi yang dihasilkan,” ujar anggota DPD Instiawati Ayus dalam keterangannya kepada wartawan usai mendengar pidato Ketua MPR pada acara Sidang Tahunan 2016, di Gedung DPR, Selasa (16/8/2016).

Dia menyebutkan Zulkifli hanya menyinggung soal gagasan akan dihadirkannya kembali semacam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan tahapan pembangunan nasional.

Akan tetapi, pimpinan parlemen itu dalam pidatonya tidak menyinggng sama sekali soal penguatan peran DPD sebagaimana yang telah disepakati pimpinan fraksi di DPR dan para ketua umum partai politik.

Senator asal Riau itu mengatakan keputusan untuk memperkuat peran dan fungsi DPD sesuai dengan semangat untuk mengamandemen UUD Dasar Negara 1945.

“Ini yang tidak disentuh, hasil dalam rekomendasi keputusan sidang paripurna pada 2014. Ini Tidak konsisten,” ujarnya didampingi Anggota DPD John Pieris dari Maluku, Asri Anas dari Sulawesi Aarat dan Bambang Sadono dari Jawa Tengah.

Sementara itu, Asri Anas mengatakan sesuai kesepakatan dengan DPR, pidato pimpinan MPR seharusnya menyinggung dua hal terkait amendemen, yakni gagasan GBHN dan penguatan DPD.

“Kalau hanya GBHN yang disinggung, lebih baik DPD dibubarkan saja,” ujarnya dengan nada keras.

Dia meminta tidak usah ada amendemen kalau hanya untuk menghadirkan kembali GBHN.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Rustam Agus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper