Kabar24.com,JAKARTA- Anjloknya kualitas lembaga legislatif khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2015 menjadi penanda bahwa lembaga itu gagal menjadi pengimbang eksekutif yang disegani oleh masyarakat.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlamen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan indeks yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kinerja DPRD sudah secara tepat mengekspresikan wajah institusi legislatif itu hampir di seluruh Indonesia.
“Peran DPRD sebagai penyeimbang eksekutif di daerah nyaris tenggelam dan dalam banyak kasus mereka lakukan lebih cenderung menghambat perubahan. Atas nama legitimasi sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, DPRD cenderung berlindung dibalik status itu untuk melakukan penyimpangan jabatan,” ujarnya, Jumat (5/8).
Dia melanjutkan, kursi DPRD tidak lagi dimaknai sebagai medan perjuangan bagi rakyat yang diwakili. Akan tetapi mereka lebih menikmati jabatan itu untuk mencari keuntungan pribadi.
Menurutnya, sebagai lembaga perwakilan, DPRD juga gagal menciptakan tata kehidupan daerah yang sehat dengan membangun pilar hukum melalui perda-perda yang mendesak bagi rakyat.
“Perda lebih banyak dibuat untuk memenuhi selera kelompok tertentu ketimbang rakyat kebanyakan. Perda tidak dibuat atas dorongan kebutuhan tetapi keinginan sepihak DPRD yang terkadang berlawanan dengan aspirasi rakyat,” tuturnya.
Dengan semua hal itu maka menurutnya wajar jika ada penurunan indeks DPRD. Lembaga perwakilan daerah gagal menjadi kekuatan pengimbang yang disegani oleh masyarakat daerah.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menjelaskan bahwa peran DPRD dan birokrasi pemerintah daerah merupakan bagian dari 11 variabel Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikaji oleh badan tersebut sepanjang 2015.
Untuk variabel peran DPRD, ada dua indikator yang menunjukkan bahwa kinerja DPRD secara keseluruhan sangat lemah. Pada indikator pertama yakni peraturan daerah (perda) yang berasal dari inisiatif DPRD merosot dari 23,27 pada 2014 menjadi hanya 16,31 pada 2015.
“Indikator lainnya berupa rekomendasi dari DPRD kepada eksekutif juga turun dari 16,02 menjadi 14,29. Dua indikator ini harus menjadi perhatian seluruh pihak,” ujarnya.
Dari variabel peran DPRD, hanya indikator besaran alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang mengalami perbaikan yakni 49,91 pada 2014 menjadi 57,23 setahun berikutnya.
