Kabar24.com, SAMARINDA - Pada Juli 2016, Provinsi Kaltim mengalami inflasi sebesar 0,56% (mtm) atau 3,44% (yoy), mereda jika dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 1,09%( mtm) atau 4,36% (yoy).
"Dibandingkan Nasional yang mencapai 0,69% (mtm) atau 3,21% (yoy), maka inflasi Kaltim lebih rendah secara Bulanan, sedangkan pada level tahunan, inflasi Kaltim makin mendekati inflasi Nasional," jelas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Mawardi BH Ritonga, Selasa (2/8/2016)
Berdasarkan kota pembentuknya, Kota Samarinda mengalami inflasi sebesar 0,20% (mtm) atau 3,39% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Kota Balikpapan yang terbilang masih cukup tinggi yakni mencapai 1,03% (mtm) atau 3,51% (yoy). Inflasi yang terjadi yang di kedua kota tersebut masih didorong oleh sektor transportasi terutama transportasi udara.
"Selain sektor transportasi, kelompok pendidikan juga mendorong terjadinya inflasi bulan Juli 2016, terutama dari kenaikan biaya sekolah dasar," kata Mawardi.
Komoditas penyebab inflasi lainnya adalah kelompok bumbu-bumbuan, yaitu bawang merah, cabai rawit dan cabai merah, serta beberapa komoditas yang harganya ditetapkan oleh pemerintah yakni kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga rokok kretek filter.
Dilihat dari pembentuknya, kelompok administered price mengalami inflasi sebesar 1,86% (mtm) atau 4,59% (yoy), disusul oleh kelompok core sebesar 0,31% (mtm) atau 3,83% (yoy), sedangkan kelompok pangan (volatile foods) mengalami inflasi -0,71 (mtm) atau 3,95% (yoy).
Secara umum, inflasi ketiga kelompok pembentuk inflasi tersebut mereda dibandingkan Juni 2016. Dapat disimpulkan bahwa, puncak inflasi lebaran tahun 2016 terjadi pada bulan Juni.
Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, inflasi pada Juni-Juli 2016 atau pada periode Puasa dan Lebaran tahun ini sudah sejalan dengan ekspektasi masyarakat dan konsumen.
Ini menunjukkan bahwa dengan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan berbagai pihak telah cukup efektif untuk menciptakan inflasi yang terkendali.
Pencapaian inflasi 2016 penuh dengan tantangan, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang semakin erat antara pihak-pihak terkait. Hal ini terutama bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan pokok, penyediaan infrastruktur dan sarana logistik yang lebih baik.
Keterlibatan aktif aparat hukum dalam pengawasan distribusi komoditas pangan di Kaltim sangat diperlukan. Selain itu, perlu didukung dengan komunikasi yang efektif kepada masyarakat mengenai informasi harga komoditas pangan.
Menyikapi tantangan dan risiko ke depan, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) senantiasa berkoordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah baik jangka pendek maupun menengah.
Hal ini juga merupakan salah satu langkah utama untuk mengendalikan inflasi agar tepat sasaran sesuai dengan target inflasi tahun 2016 sebesar 4+1% (yoy).
