KONFLIK LAUT CHINA SELATAN: China Terbitkan Buku Putih

Bisnis.com, BEIJING - China, di Beijing, Rabu (13/7/2016), menerbitkan buku putih mengenai komitmen negara tersebut untuk menyelesaikan sengketa maritim dengan Filipina di Laut China Selatan (LCS) melalui mekanisme dialog.

Buku putih yang diterbitkan dalam dua bahasa oleh Kantor Informasi Dewan Negara Tiongkok tersebut, terdiri atas lima bab terkait sengketa Tiongkok dan Filipina, mulai dari fakta sejarah sebagian besar wilayah LCS adalah teritori Tiongkok, hingga posisi Tiongkok terhadap sengketa dengan Filipina di LCS.

"Posisi Tiongkok tidak akan berubah, atas keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (MAI), yakni tidak menerima, tidak berpartisipasi dan tidak akan melaksanakan apapun keputusan yang dihasilkan," kata Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhenmin.

Terlebih, lanjut dia, keputusan yang dihasilkan MAI tidak mengikat. Maka Tiongkok juga akan tetap pada posisinya di LCS. "Tiongkok tetap mengajak semua negara yang bersengketa dengan Tiongkok di LCS untuk menyelesaikan melalui perundingan dan dialog," ujarnya.

Dialog yang dilakukan haruslah didasarkan pada fakta sejarah dan hukum internasional, bukan berdasar keputusan MAI yang memenangkan Filipina.

"Buku Putih ini adalah bukti, bahwa Tiongkok telah melakukan berbagai upaya dialog untuk menyelesaikan sengketa dengan Filipina di LCS. Apa yang dilakukan Filipina telah mencederai kesepakatan bilateral untuk menyelesaikan sengketa maritim di LCS melalui dialog," tutur Liu Zhenmin.

Tiongkok menilai apa yang dilakukan Filipina dan apa yang diputuskan MAI dapat menjadi preseden buruk terhadap penyelesaian sengketa di LCS melalui mekanisme konsultasi dan dialog, katanya..

Tiongkok dan negara lain diharapkan mampu bersama-sama menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan di LCS berdasarkan saling menghormati, kemitraan dan kerja sama, kata Liu Zhenmin.

Meski begitu, lanjut dia, Tiongkok akan tetap menghadirkan kekuatan militernya di LCS.

"Keputusan Arbitrase tidak mengikat, dan posisi Tiongkok tidak menerima, tidak berpartisipasi dan melaksanakan keputusan tersebut. Apa yang kami lakukan adalah untuk menjaga kedaulatan kami," kata Liu Zhenmin.