Bisnis.com, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memetakan dugaan konflik lingkungan hidup dari wilayah Barat sampai dengan Timur Indonesia.
Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati menuturkan penyelesaian problem lingkungan oleh pemerintahan saat ini masih jauh. Apalagi, pemerintah justru menggenjot pertumbuhan ekonomi sebagai krisis global dengan mengeluarkan pelbagai Paket Kebijakan Ekonomi.
"Konsekuensi dari pilihan ekonomi pemerintahan semakin mengancam lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat," kata Hidayati dalam rilisnya, Jumat (3/6/2016).
Pemetaan Walhi soal dugaan konflik lingkungan hidup terbentang di kawasan rawa gambut, kawasan ekosistem karst dan ekosistem pesisir. Hal itu, sambung Hidayat, terbentang dari Aceh sampai dengan Papua.
Sejumlah kasus di antaranya adalah: ancaman karst pulau Jawa, pesisir yang terancam di Teluk Jakarta, Bali, Makassar, Teluk Palu dan Kendari. Selain itu ada pula ancaman pulau yang tenggelam karena industri tambang macama di Babel, Pulau Bangka dan pulau di Maluku.
Hidayati memperkirakan persoalan itu akan semakin meningkat jika pemerintah tak melakukan tindakan struktural. Di antaranya adalah pembenahan sumber daya alam dan penegakan hukum lingkungan.
Dia menegaskan argumentasi pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan sumber daya alam justru terbantahkan dengan biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh rakyat dan negara. "
Biaya lingkungan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja di Sumsel, Jambi, Riau, Kalteng dan Kalbar pada tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa janji kesejahteraan hanya mitos," tegasnya.
