Bisnis.com, NUSA DUA, Bali - Politik uang demi kekuasaan? Partai Golkar, berologo pohon beringin, yang akan memilih ketua umum dalam musyawarah luar biasa di Nusa Dua, Bali, tak mampu keluar dari seputar isu itu. Berbagai indikasi tersebut, bukan tanpa sebab. Lima calon ketua umum, mensinyalir praktik tidak sehat itu.
Bakal calon ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) nomor urut 1 Ade Komarudin atau yang akrab disapa Akom mengaku prihatin dengan dinamika proses pemilihan ketua umum yang sedang berlangsung.
"Kami prihatin dengan dinamika yang terjadi kemarin di pramunas dan usai pembukaan tadi malam," ujar Akom dalam jumpa pers bersama enam calon ketua umum Golkar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Minggu (15/5/2016) siang.
Hal senada juga dipaparkan Tim sukses bakal calon Ketua Umum Golkar Priyo Budi Santoso meminta Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar segera bergerak mencegah terjadinya praktik transaksional di sekitar arena Munaslub.
"Komite Etik sudah harus menegakkan kesepakatan bersama untuk tidak ada praktik politik uang di munaslub. Tegakkan aturan untuk menghukum calon ketua umum yang menggunakan politik uang," ujar Ketua Pelaksana Tim Sukses Priyo Budi Santoso, Vasco Ruseimy.
Vasco mengaku menerima laporan adanya politik uang dengan angka yang fantastis, yang dilakukan oknum tertentu terhadap DPD II selaku pemegang hak suara.
Berdasarkan informasi yang dia terima, Akom mengatakan ada kabar mengenai aksi salah satu bakal calon ketua umum yang menggunakan cara di luar asas demokrasi demi mendapatkan suara dari para pemilih merupakan strategi yang dipandang tidak etis.
"Kami ingin pemilihan berdasarkan pilihan hati masing-masing, bukan dengan cara yang tidak benar apalagi menggunakan politik uang," ujarnya.
Menurut informasi yang dia terima, ada upaya dari salah satu calon yang menginginkan pemilihan ketua umum secara terbuka sama saja dengan melakukan tindakan intimidatif kepada pemilik suara maupun calon ketua umum lainnya yang ikut serta dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) tersebut.
"Saya ingin menegaskan agar cara seperti itu tidak diteruskan karena bisa mencederai proses kelangsungan Munaslub ini. Kami sepakat untuk menolak cara itu karena melanggar asas demokrasi," tutur Akom dengan tegas di hadapan wartawan.
Hal tersebut disampaikan Akom bersama lima bakal calon ketua umum Golkar lainnya demi menanggapi kabar adanya aksi dari salah satu kandidat yang mengundang para ketua DPD yang disinyalir bertujuan merebut suara dalam pemilihan ketua umum.
Bersama dengan Akom, bakal calon ketua umum lainnya yang turut hadir antara lain Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Mahyudin, Syahrul Yasin Limpo, dan Azis Syamsudin.
Sementara Indra Bambang Utoyo yang turut bergabung dengan koalisi tersebut tidak dapat hadir karena berhalangan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Akom ingin menjamin bahwa pemilihan ketua umum dapat berlangsung dengan secara tertutup dan akan menghargai apapun keputusan atau hasil pemilihan.
"Kami ingin pemilihan berdasarkan pilihan hati masing-masing, bukan dengan cara yang tidak benar apalagi menggunakan politik uang. Saya menolak keras pemilihan secara terbuka dan saya ingin di rapat tidak perlu dilakukan pemilihan mekanisme pemilihan, " ujar Akom menegaskan.
Ketua Tim Pemenangan Novanto Nurul Arifin kemudian menggelar konferensi pers tersendiri menanggapi sikap tujuh caketum tersebut. Ia mengklarifikasi Novanto tak pernah menyatakan pilihannya pada sistem terbuka dan akan mengikuti kesepakatan forum soal mekanisme pemilihan.
Tak berapa lama, Novanto juga menyampaikan pernyataan untuk menepis tudingan lawan-lawan politiknya di Munaslub Partai Golkar.
