Bisnis.com, JAKARTA -- Saat bertemu perkumpulan masyarakat Indonesia di Den Haag, Belanda, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa visi Indonesia ke depan adalah keterbukaan dan kompetisi.
Kepala Negara mengatakan, saat ini pemerintah terus membenahi dan memperbaiki sejumlah regulasi yang dinilai menjerat dan mempersulit kompetisi. Salah satu contohnya, Peraturan Daerah terkait retribusi.
"Ini sangat menyusahkan masyarakat dan dunia usaha. Perda seperti ini harus dihapus," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dalam keterangan resmi Tim Komunikasi Presiden, Jumat (22/4/2016).
Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, yang sampai saat ini sudah mencapai 11 paket menyangkut deregulasi.
Jokowi mencontohkan salah satu akibat dari regulasi yang menjerat pembangunan infrastruktur di Indonesia yakni kasus listrik.
Menurutnya, masalah listrik selalu dikeluhkan oleh masyarakat saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah.
Penyebabnya karena investor yang ingin melakukan investasi di bidang energi mengeluhkan izin yang terlalu banyak.
Selain perizinan, Presiden juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus cepat agar roda perekonomian bergerak.
Selain untuk mempercepat distribusi barang dan menekan biaya logistik, langkah tersebut akan mengurangi kesenjangan atau disparitas harga.
.jpg?w=300&h=221)
