Bisnis.com, JAKARTA — Badan Restorasi Gambut (BRG) bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan pencanangan pilot restorasi gambut.
Pencanangan dilakukan pada Selasa (12/4/2016) di Desa Sungai Tohor di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti yang menandai dimulainya aksi restorasi gambut di lapangan secara resmi
Dalam acara yang dihadiri oleh Plt Gubernur Riau, Bupati Kepulauan Meranti, dan Rektor Universitas Riau itu dicanangkan pula pembentukan Laboratorium Internasional Restorasi Gambut Tropis. Laboratorium ini menjadi pusat pembelajaran aksi penyelamatan gambut di lapangan, yang dilakukan bersama masyarakat.
Kepala BRG, Nazir Foead mengatakan, pencanangan aksi restorasi di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa BRG semakin siap melaksanakan restorasi gambut.
BRG tengah menyiapkan panduan-panduan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut (sekat kanal/canal blocking), pembuatan persemaian (seedling nursery), penanaman di lahan gambut, dan pemasangan sumur pipa bor (deep wells). Selain ituk BRG juga menyusun panduan aksi kolaborasi untuk program Desa Peduli Gambut.
“Aksi restorasi di Kabupaten Kepulauan Meranti akan diawali dari Desa Sungai Tohor. Dalam kaitan itu, akan dibangun pula tempat pembibitan anakan jenis pohon lokal serta pembangunan sekitar 20 sekat kanal di Kecamatan Tebing Tinggi Timur,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (12/4/2016).
Nazir Foead menegaskan, penyiapan masyarakat adalah hal penting dalam restorasi gambut. Tidak ada aksi restorasi akan berhasil tanpa partisipasi penuh dari masyarakat desa serta kelompok masyarakat sipil.
“Untuk itu, penyelesaian konflik dan kepastian hak masyarakat atas lahan yang akan direstorasi menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan restorasi gambut,” katanya.
BRG saat ini mengambil upaya paralel dalam penyiapan masyarakat dan upaya mendorong aksi lapangan yang cepat untuk konstruksi hidrologi dan revegetasi.
Plt. Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman menyatakan dukungan penuh pada restorasi gambut. Pengelolaan gambut oleh masyarakat terintegrasi dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Pemerintah daerah dan masyarakat Riau bertekad mensukseskan restorasi gambut untuk kesejahteraan masyarakat. Lahan gambut dan berbagai komoditi lokal seperti sagu telah dikelola turun-temurun oleh masyarakat,” katanya.
“Pelibatan mahasiswa sebagai duta desa dan relawan serta pelaku riset aksi diharapkan mendukung kegiatan restorasi di Kabupaten Kepulauan Meranti,” tambah Haris Gunawan, Deputi bidang Penelitian dan Pengembangan BRG.
Laboratorium Riset Gambut Tropis yang akan didirikan itu menekankan pentingnya riset aksi dalam hal pengelolaan tata air dan vegetasi serta aspek sosial ekonomi budaya lainnya.
Kerja sama riset dilakukan dengan berbagai perguruan tinggi. Dukungan internasional semakin menguat, seperti halnya komitmen kerjasama riset aksi dari Universitas Kyoto dan Universitas Hokaido di Jepang.
Pada tahun 2016, sebagaimana diperintahkan dalam Perpres No. 1 Tahun 2016, aksi restorasi gambut dimulai di empat kabupaten yakni Kepulauan Meranti (Riau), Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin (Sumatra Selatan), dan Pulang Pisau (Kalimantan Tengah). BRG telah memetakan daerah restorasi indikatif di empat Kabupaten tersebut.
Di Riau, 939 ribu hektar yang akan jadi prioritas restorasi dalam lima tahun ke depan. Lokasi itu terdiri dari 17 ribu hektar areal kawasan lindung dan 922 ribu kawasan budidaya. Kawasan budidaya yang dikelola masyarakat seluas 227 ribu dan 695 ribu sisanya adalah areal konsesi HTI dan perkebunan.
Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Meranti, lokasi restorasi akan meliputi 83,8 ribu hektar, dengan 1.700 hektar berada di kawasan lindung dan 82 ribu hektar di kawasan budidaya. Kawasan budidaya yang merupakan lahan masyarakat mencapai 19,7 ribu hektar dan 62,4 ribu hektar adalah areal konsesi.
Penentuan lokasi restorasi didasarkan pada empat kriteria yaitu: (i) Lahan yang bergambut; (ii) Kondisi tutupan lahan; (iii) Keberadaan kanal dan dampak pengembangan kanal; dan (iv) Historis kebakaran dalam 5 tahun terakhir.
Selanjutnya, arahan kegiatan restorasi akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan pada status lahan, kondisi topografi dan hidrologis aliran air bawah permukaan, kegiatan budidaya dan kondisi sosial budaya masyarakat.
Untuk itu, pemetaan detail di lokasi tersebut akan segera dilaksanakan. Pemetaan ini juga akan menjadi koreksi jika terdapat kekeliruan teknis dalam penetapan kawasan gambut lindung dan budidaya. Termasuk dalam kegiatan tersebut adalah revisi zonasi fungsi ekosistem gambut.
