Kabar24.com, JAKARTA-Tak bisa dipungkiri, kehidupan manusia saat ini tidak bisa dipisahkan dengan plastik. Sederet produk yang biasa digunakan sehari-hari, hingga produk-produk yang jarang bersentuhan dengan kaum awam memiliki bahan dasar plastik atau setidaknya bercampur dengan plastik.
Sebelum plastik menumpuk menjadi limbah, sebenarnya komponen yang berasal dari polimer ini merupakan inovasi manusia untuk mengatasi inefisiensi industri. Dengan adanya plastik, sebuah produk makanan misalnya, dapat memiliki jangka waktu penyimpanan lebih lama dibandingkan komponen lainnya.
Besi, tembaga, atau alumunium memang tidak bisa disejajarkan dengan peran plastik saat ini. Selain karena harga plastik lebih murah, plastik cenderung lebih ringan, dan mudah dibentuk. Produk dengan berbahan dasar plastik dengan mudah ditemukan di sekeliling, mulai dari pakaian, karpet, botol, kabel, hingga pipa air.
Persoalan plastik yang saat ini tengah mengemuka adalah langkah pemerintah yang membebankan harga kantong plastik ke pembeli (end user). Alasannya cukup sederhana, pemerintah menganggap kebijakan itu bakal menurunkan penggunaan plastik oleh masyarakat.
Mengutip data persampahan domestik di Indonesia yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup pada 2008, jumlah sampah plastik per tahun mencapai 5,4 juta. Angka ini berkontribusi sekitar 14% dari total produksi sampah dan diikuti dengan sampah kertas sebanyak 3,6 juta per tahun atau 9% dari total produksi sampah.
Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan pelik terkait keberadaan plastik mulai menunjukkan titik terang yaitu dengan teknologi daur ulang. Kendati demikian, daur ulang plastik tidak bisa dilakukan berkali-kali.
“Plastik tidak bisa didaur ulang berkali-kali, maksimal dua kali, karena itu akan mengurangi beban molekul yang dikandung plastik. Akibatnya, plastik hasil daur ulang tidak bisa digunakan untuk makanan.” kata Peneliti Teknik Sentra Teknologi Polimer (STP) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Syah Johan Ali Nasiri.
Apalagi, plastik memang tidak bisa terurai dalam jangka pendek, mulai dari 20-40 tahun hingga 1.000 tahun. Kendati demikian, dirinya mengungkapkan sekitar 80% plastik yang beredar di ritel modern tergolong plastik yang bisa terurai dalam jangka 20-40 tahun.
Berdasarkan survei terbatas yang dilakukan SPT pada 2010, industri daur ulang plastik menjadi penopang kehidupan sebanyak 6.000 orang di tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang.
“Mereka [pemulung] memperoleh 100-150 kg kantong plastik. Harga limbah dihargai Rp650 per kg, setelah dibersihkan harga meningkat menjadi Rp1.000 per kg, dan berpeluang meningkat Rp3.000 per kg jika berbentuk pelet,” ucapnya.
MENUMPUK
Di lain hal, Johan mengungkapkan daur ulang bukan merupakan solusi utama terhadap meningkatnya limbah plastik di Indonesia. Selain daur ulang, dirinya menyebutkan sejumlah opsi untuk mengurangi peningkatan limbang plastik termasuk membakar limbah plastik.
Sejumlah negara misalnya Hong Kong, China, Singapura, dan Jepang telah menerapkan manajemen pengelolaan sampah yang rigid, salah satunya dengan membakar tumpukan sampah sehingga mampu menghasilkan energi listrik.
Kepala STP Dody Andi Winarto menjelaskan pembakaran sampah mampu menghasilkan setidaknya produk listrik 2/3 MWh per ton sampah, jika dibakar dengan suhu 1.100 derajat celcius.
Ironisnya, menurut Dodi, metode pembakaran sampah di Indonesia belum dilakukan secara luas sehingga penumpukan sampah tidak terlekkan. Akibatnya, sejumlah persoalan mulai dari lingkungan hingga sosial selalu terjadi di kawasan TPA karena penimbunan sampah di atas tanah merusak lingkungan.
Berkaca dari sejumlah konflik sampah tersebut, pemerintah mulai menginisiasi Program Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan Listrik Berbasis Sampah (PLTSa). Dalam proyek percontohan ini, sebanyak tujuh kota dipilih yakni Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surabaya, Solo dan Makassar.
Pemerintah pusat mengklaim ketujuh kota besar tersebut rata-rata memproduksi sampah 1.000 ton per hari. Ketujuh kota tersebut dianggap mewakili kota-kota dengan skala menengah ke atas dengan produksi sampah cukup dominan.
Penunjukan tujuh kota tersebut telah diputuskan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2016
Perpres ini mengamanatkan ketujuh pimpinan kota harus menugaskan badan usaha milik daerah atau menunjuk badan usaha swasta untuk melaksanakan pembangunan PLTSa.
Badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta yang ditunjuk sebagaimana dimaksud, dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya, dan/atau pemerintahan kabupaten/kota yang bersebelahan dengan lokasi pembangunan PLTSa.
Khusus Tangerang, pemda setempat menargetkan PLTSa mampu menghasilkan daya listrik sebesar 2 Mega Watt (MW) pada tahap awal.
"Itu bisa mengaliri listrik rumah satu kelurahan. Energi sebesar 2 MW itu dihasilkan dari konversi 185 ton sampah,” jelas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Ivan Yudhianto.
Setiap harinya, TPA Rawa Kucing menampung 1.000 ton sampah. Angka tersebut hanya merepresentasikan sekitar 75% dari total sampah yang diperkirakan mencapai 1.241 ton setiap harinya.
“Saat ini, Pemkot Tangerang juga mengembangkan teknologi pirolis yang mampu mengolah sampah hingga 6 ton per harinya dan menghasilkan 3.000 liter solar setiap harinya,” tambahnya.
