Kabar24.com, JAKARTA - Setelah terantuk kasus 'surat kolega', Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi bicara inovasi pelayanan publik.
Dia mengatakan, TOP 99 inovasi pelayanan publik 2016 merupakan inovasi yang patut dijadikan rujukan bagi instansi dan daerah lain, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Hal itu dikatakan Yuddy dalampembukaan simposium dan gelar inovasi pelayanan publik. Inovasi itu, Pertama, adalah Unit Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (UPTPK) - Model Jawaban Problematika Kemiskinan, Kabupaten Sragen.
Unit ini memadukan semua pelayanan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen secara terpadu, dalam satu pintu.
UPTPK terdiri dari Seksi Kesehatan, yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, Seksi Pendidikan, (kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Bagian Kesra), dan Seksi Sosial Ekonomi (kolaborasi dengan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perinkop dan UMKM, Badan Diklat, Bapelluh, Bagian Ekonomi, dan Baznas. Dengan adanya UPTPK, inkoordinasi antar Satker Pengampu Program dapat diminimalisir.
Selain itu, indikator dan database kemiskinan menjadi sama, karena harus merujuk pada indikator dan database yang dimiliki UPTPK sebagai rujukan tunggal. Lebih dari itu, warga miskin punya arah yang pasti jika melakukan pengaduan, tidak bingung ke Satker mana.
“Langsung ke UPTPK, dan akan dilayani dengan prosedur yang sederhana, waktu yang singkat, dan tanpa dipungut biaya,” ujar Yuddy seraya menambahkan bahwa inovasi ini telah berhasil meraih juara dalam United Nation Public Service Award (UNPSA) 2015 melalui siaran pers.
.jpg?w=300&h=221)
