Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjadi pihak yang ditunggu terkait keputusan jadi atau tidaknya pemerintah melanjutkan proyek Hambalang.
Rapat terbatas (ratas) dengan agenda tindak lanjut pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang pun diundur karena menunggu hasil audit dari Kementerian PU-PERA dan BPKP.
Pengundurkan jadwal rapat terbatas terkait masa depan Hambalang dengan Presiden Joko Widodo ini diakui Menpora Imam Nahrawi di sela pelantikan pejabat eselon I Kemenpora di Wisma Kemenpora Jakarta, Senin.
"Sebenarnya ratas akan dilakukan besok, Selasa (29/3/2016) tapi diundur karena kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan BPKP belum selesai. Makanya kita tunggu hasilnya," kata Menpora Imam Nahrawi.
Megaproyek Hambalang yang menyeret mantan Menpora Andi Mallarangeng hingga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ke ranah hukum, saat ini menjadi sorotan karena kembali menjadi pantauan Kemenpora maupun Presiden Joko Widodo.
Setelah terhenti pembangunannya sejak 2012, proyek dengan total anggaran pembangunan lebih dari Rp1,2 triliun itu ada rencana akan dilanjutkan.
Bahkan Presiden Joko Widodo telah melihat secara langsung kondisi kompleks olahraga terbesar di Indonesia yang saat ini banyak ditumbuhi ilalang.
Saat mengunjungi Kompleks Hambalang tersebut, orang nomor satu di Indonesia itu didampingi Menpora Imam Nahrawi serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Kedua kementerian ini bahkan memiliki tugas masing-masing untuk menindaklanjuti Kompleks Hambalang.
Kemen PU-PERA mendapatkan tugas untuk menguji kelayakan bangunan hingga kondisi tanah yang digunakan.
Untuk menguji kondisi tersebut juga melibatkan banyak pihak termasuk perguruhan tinggi.
Sedangkan tugas Kemenpora mengkaji kerugian dan keuntungan keberadaan P3SON.
Bahkan, demi memutuskan tindak lanjut Hambalang, pihak Kemenpora bersama dengan kementerian terkait melakukan audiensi dengan KPK meski sejak tahun lalu mendapatkan lampu hijau untuk melanjutkan pembangunannya.
"Kami yang berinisiatif, bukan KPK yang undang, ada dari Kemenpora, Deputi BPKP dan Litbang Kementerian PU untuk memastikan apakah kami boleh jalan terus atau tidak," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora yang saat ini menjabat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.
Mantan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu menegaskan selain untuk memastikan apakah pembangunan Hambalang bisa berlanjut atau tidak, pihaknya datang ke KPK juga untuk mencari dukungan agar tidak terjadi salah langkah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
