Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pilkada 2017: KPK Soroti Penggunaan Dana Kampanye

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2017 mendatang.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 21 Maret 2016  |  22:58 WIB
Gedung baruKPK yang masih dalam pengerjaan berdiri megah di Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta, Senin (16/11/2015). Pengerjaan gedung 16 lantai itu telah memasuki tahap akhir. - Antara/Hafidz Mubarak A.
Gedung baruKPK yang masih dalam pengerjaan berdiri megah di Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta, Senin (16/11/2015). Pengerjaan gedung 16 lantai itu telah memasuki tahap akhir. - Antara/Hafidz Mubarak A.

Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pplkada) serentak pada 2017.

Rekomendasi KPK tersebut menyoroti laporan dana kampanye, biaya mahar politik yang terlalu besar, serta ketidaknetralan KPU Daerah yang tampak dalam setiap pelaksanaan Pilkada.

"Rekomendasi ini merupakan hasil kajian dan evaluasi kami tentang Pilkada tahun 2015. Dari evaluasi tersebut kami menemukan beberapa masalah tersebut," ujar Komisioner KPK, La Ode M. Syarif saat menggelar pertemuan dengan pimpinan KPU di Jakarta, Senin (21/3/2016).

Syarif memaparkan khusus mengenai rekomendasi laporan dana kampanye, lembaga antirasuah menemukan beberapa kelemahan yang luput dari pengawasan KPU. Di antara kelemahan tersebut yakni terkait pemanfaatan dana pemilu dan sumbangan-sumbangan yang tak jelas identitas penyumbangnya.

Hasil kajian KPK seperti yang dipaparkan Syarif menyebutkan penggunaan dana kampanye tidak dilaporkan terlalu jelas. Bahkan setelah diperiksa oleh akuntan publik, asal-usul dana tersebut juga tidak jelas dari siapa.

"Hal-hal yang seperti itu yang kami soroti, kami melihat perlu ada peningkatan dalam pengawasan dana kampanye terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitasnya," ujar dia menjelaskan.

Ketua KPU Husni Kamil Malik menyatakan, pemberian sanksi (pidana maupun administrasi) harus menyesuaikan dengan undang-undang. Kalaupun nanti KPU membentuknya, bentuknya merupakan penjabaran norma yang sudah diatur oleh undang-undang.

"Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Komisioner KPK La Ode M Syarif bahwa ada momen yang memang belum diatur yaitu momen pada anggaran terutama anggaran untuk saksi," imbuh dia.

Husni menambahkan, ada kelemahan di dalam undang-undang yang selama ini berlaku, karena belum mengatur secara keseluruhan kebutuhan kegiatan kampanye atau pilkada.

"Di dalam peraturan pilkada juga belum diatur jenis kepatuhan yang ada. Bentuk kepatuhannya apakah yang terkait administrasi saja atau piadana belum diatur dengan jelas," imbuh dia.

Karena itu sebagai bagian dari perbaikan, semua kelemahan tersebut termasuk rekomendasi dari KPK, KPU akan menyampaikannya kepada DPR untuk menjadi bahan bagi pengaturan yang lebih jelas dalam rancangan Revisi Undang-Undang Pilkada yang saat ini masih digodog di DPR RI.

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada DKI 2017
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top