Kabar24.com, JAKARTA – Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti penetapan siaga darurat kebakaran hutan (Karlahut) di Provinsi Riau oleh Pemerintah provinsi tersebut terhitung Senin (7/3/2016) lalu.
Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menyampaikan pemerintah harus responsif terhadap penetapan status tersebut. kemarin, Pemerintah Provinsi Riau menyebut lima kabupaten telah darurat terjadi kebakarna hutan.
"Kita tidak mau bencana karlahut yang parah tahun lalu terulang kembali di tahun ini. Pemerintah harus segera melakukan mitigasi bencana dan respon cepat terhadap penetapan siaga bencana di Provinsi Riau,” kata Rofi melalui keterangan tertulis, Selasa (8/3/2016).
Penetapan siaga darurat ini disampaikan langsung Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, dalam rapat koordinasi Karlahut, di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (7/3/2016).
Rapat Koordinasi Karlahut ini dihadiri, Danrem Riau, Danlanud, Kapolda dan Pangdam I Bukit Barisan serta jajaran BPBD Kabupaten.
Rofi menilai langkah Pemprov Riau menetapkan siaga bencana patut diapresiasi, karena secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif terhadap perkembangan terkini terkait daerahnya.
"Kebakaran hutan dan lahan selain karena faktor lingkungan. faktor lainnya disebabkan oleh prilaku manusia yang secara sengaja maupun tidak melakukan pembakaran. Karenanya usaha pencegahan secara preventif sangat perlu dilakukan sejak sedini mungkin" ujarnya.
Berdasarkan keterangan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, terdeteksi18 titik panas yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Riau, Rabu (2/3).
Adapun sepanjang awal tahun 2016, kepolisian Daerah Riau menyatakan 222,5 hektare lahan di 8 kabupaten telah terbakar.
