Kabar24.com, JAKARTA -- Presiden diminta membentuk tim hukum untuk meninjau pelbagai kasus kriminalisasi yang menimpa aktivis dan petani dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Koordinator Kontras Haris Azhar menuturkan pihaknya menyambut baik deponeering yang dilakukan Jaksa Agung terhadap mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dia menuturkan Presiden juga diminta untuk membentuk tim hukum untuk meninjau kasus lainnya.
"Kami meminta agar Presiden secara serius dan segera membentuk tim hukum untuk meninjau dan membebaskan berbagai aktifis, masyarakat adat, petani, jurnalis, buruh yang dikriminalkan oleh polisi," kata Haris dalam pernyataan bersama, Sabtu (5/3/2016).
Sebagaimana diketahui, katanya, pemidanaan kerap dijadikan instrumen untuk membungkam suara dan kerja-kerja kritis berbagai pihak dari kalangan masyarakat. Untuk itu Presiden harus serius membuat kebijakan dan kerja, selain membebaskan para aktivis, juga upaya koreksional terhadap alat-institusi hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
