Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bantuan Dana LGBT: Pemerintah Minta UNDP Tak Terlalu Jauh

Perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender dinilai sebagai masalah pribadi sehingga tak perlu dijadikan persoalan besar.
Menkopolhukam Luhut B. Pandjaitan. /Bisnis.com
Menkopolhukam Luhut B. Pandjaitan. /Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA--Perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dinilai sebagai masalah pribadi sehingga tak perlu dijadikan persoalan besar.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, termasuk kelompok LGBT. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi hak-hak warga dan tak perlu mempersoalkan perilaku itu lebih jauh.

"Artinya itu kan masalah pribadi, Wapres juga kasih arahan, masalah pribadi sudahlah tak usah dihebohkan, kan memang sudah ada," ucapnya di Kantor Wakil Presiden, Selasa(16/2/2016).

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengungkapkan pemerintah akan meminta Organisasi Pembangunan Dunia atau UNDP agar tak terlalu jauh melakukan intervensi melalui dukungan dana.

"Ya kami akan minta pada UNDP misalnya jangan terlalu jauhlah," ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan terkait upaya menghindari propaganda penyebaran perilaku LGBT.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perilaku kelompok LGBT bersifat pribadi dan merupakan hal yang lumrah terjadi. Persoalannya, kesalahan terjadi jika timbul gerakan untuk mempengaruhi orang lain, apalagi meresmikan perkawinan.

Merespons bantuan dana UNDP, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) meminta UNDP Indonesia untuk menjelaskan bantuan yang dimaksud. Namun lembaga mengaku tak mengetahui adanya aliran dana ke Indonesia.

"UNDP yang di sini tidak tahu, itu UNDP Thailand yang punya proyek dan diminta untuk tidak melanjutkan proyek," ujar Kalla.

Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan, UNDP mengucurkan dana sebesar US$8 juta atau sekitar Rp108 miliar yang diperuntukkan bagi kemajuan kesejahteraan komunitas LGBT di Indonesia, China, Filipina dan Thailand.

Dalam situs resmi UNDP disebutkan tujuan dari proyek kemitraan regional yang berlangsung selama tiga tahun ini, untuk mendukung kaum LGBT mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan untuk melaporkan pelanggaran HAM. ()

Bantuan Dana LGBT: Pemerintah Minta UNDP Tak Terlalu Jauh

Bangkok Art and Culture Centre tampak berwarna pelangi menyambut kegiatan International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDATHOT) 2015. /UNESCO-W. Field.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lavinda
Editor : Fatkhul Maskur

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper