Bisnis.com JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan bisa membawa perubahan untuk meningkatkan belanja modal sehingga pembangunan di daerah bisa dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Pengamat ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi Manado Agus Tony Poputra mengatakan dengan dilantiknya Olly Dondokambey sebagai Gubernur Sulawesi Utara diharapkan porsi belanja modal bisa ditingkatkan. “Selain itu, belanja pegawai juga perlu diawasi dan dikendalikan,” ujarnya melalui telepon kepada Bisnis, Minggu (14/2/2016).
Dia menilai belanja pegawai di tingkat pemerintah provinsi memang agak lumayan, artinya porsi tidak terlalu besar. Namun, belanja pegawai di pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara memiliki porsi lebih dari 50%.
Poputra berharap untuk mengatasi maasalah tersebut maka Gubernur Sulawesi Utara harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi juga mencakup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga tidak ada anggaran ganda. “Kadangkala ada anggaran yang sama. Ini yang perlu diubah. Untuk itu, peran Bappeda harus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey berencana memangkas sejumlah anggaran yang tidak produktif. Menurutnya, anggaran pembangunan dan pelayanan masyarakat yang tidak produktif akan dipotong dan diarahkan ke produktif.
“Saya belum masuk ke dalam. Tetapi saya 10 tahun pimpinan komisi keuangan, saya tahu apa yang harus saya lakukan,” katanya di Istana Negara, Jumat (12/2/2016).
Namun, perubahan anggaran ke sektor produktif tentu saja harus melalui perubahan APBD Sulut 2016. Biasanya, perubahan APBD di Sulut dilakukan jelang akhir tahun, sekitar bulan September. “Jika ingin perubahan cepat, bisa saja Gubernur pada bulan depan mengajukan perubahan APBD 2016 sehingga bisa segera diketok,” kata Poputra.
Adapun, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Sulawesi Utara telah melakukan evaluasi dan pengawasan realisasi APBD 2015. Dari evaluasi itu, penyerapan anggaran sepanjang 2015 tercatat Rp2,69 triliun atau 92,67% dari pagu anggaran sebesar Rp2,906 triliun.
TEPRA Sulut mencatat kinerja penyerapan APBD Sulut pada 2015 itu jauh lebih baik ketimbang penyerapan pada tahun sebelumnya. Pasalnya, pada 2014, dari pagu anggaran sebesar Rp2,58 triliun hanya terealisasi Rp2,22 triliun atau 86,4%.
Adapun, proses lelang secara elektronik dari rekapitulasi paket lelang APBD Provinsi Sulut sepanjang 2015 tercatat sebanyak 322 Paket dengan rincian 315 paket sudah dilelang dan 7 paket gagal lelang.
Sementara, data per 12 Januari 2016 menunjukkan proses lelang secara elektronik terdapat 135 paket lelang dengan realisasi paket yang dilelang sebanyak 112 paket, sedangkan 23 paket masih dalam proses lelang.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meyakini realisasi penyerapan APBD Sulteng 2016 akan membaik, kendati memang penyerapan APBD 2015 ada sedikit perlambatan.
“Pada tahun lalu, penyerapan kami 95%. Memang ada sejumlah kendala seperti nomenklatur itu. Padahal, pada 2014, penyerapan anggaran kami 98%. Oleh karena itu, tahun ini kami optimistis akan membaik,” ujarnya di Istana Negara, Jumat (12/2/2016).
Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak ada pengendapan anggaran di bank daerah. Pasalnya, dengan penyerapan anggaran yang baik maka tidak ada pengendapan dana anggaran di bank daerah.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
