Jadi Teroris, Paspor Warga Prancis Akan Dicabut

Bisnis.com, PRANCIS - Rencana Presiden Prancis Francois Hollande untuk mencabut kewarganegaraan Prancis dari mereka yang dinyatakan terlibat dalam kegiatan terorisme melewati hambatan pertamanya pada Selasa (Rabu WIB) saat parlemen majelis rendah mendukung proposal yang diajukan.

Proposal itu datang setelah insiden kelompok ekstremis yang menewaskan 130 orang di Paris November lalu dan meraih suara 162-148 dari Majelis Nasional pada Selasa untuk mencantumkan sebuah pasal pencabutan paspor di dalam konstitusi, meskipun adanya ketidaksetujuan dari sejumlah anggota parlemen yang menyebut ketentuan tersebut terlalu ekstrim.

Pemungutan suara itu tampak hanya meredakan sebagian kekhawatiran akan perlawanan terhadap sebuah proposal yang dirasa merupakan langkah yang tidak efektif dan simbolis dalam pertempuran Prancis melawan terorisme, perlawanan itu datang dari sejumlah pihak terutama para anggota Partai Sosialis yang berkuasa.

Pemerintahan Hollande meluncurkan proses panjang untuk mengubah konstitusi setelah serangan teror di Paris pada 13 November lalu diklaim dilakukan oleh kelompok bersenjata ISIS.

Perdana Menteri Prancis, Manuel Valls, menyambut baik hasil pemungutan suara tersebut.

Valls mengatakan bahwa pemerintah akan mengadakan pemungutan suara lainnya pada hari berikutnya dan merasa bahwa penerimaannya akan lebih luas dan reformasi konstitusional akan terjadi, saat dirinya diwawancarai oleh wartawan akan adanya resiko reformasi itu akan gagal melewati langkah legislatif berikutnya, dikarenakan hasil awalnya yang beda tipis.

Sebuah pemungutan suara lanjutan akan diadakan pada Rabu saat majelis rendah dijadwalkan untuk memperkuat perolehan suaranya.

Para kritikus telah mengatakan bahwa undang-undang apapun diperkirakan akan memberikan pandangan tersendiri bagi warga Perancis yang memiliki kewarganegaraan ganda, seperti mereka yang berasal dari bekas jajahan Perancis di Afrika. Di bawah hukum internasional, pemerintah tidak dapat membuat seorang penduduk tidak memiliki kewarganegaraan.

Pada Selawa pagi mantan presiden sayap kanan, Nicolas Sarkozy mendukung rencana itu dan mengkritik pihak oposisi, mengatakan "dengan 130 orang telah tewas, kami membuat sebuah komitmen untuk tidak berperilaku layaknya para politisi berpikiran sempit di hadapan tragedi yang demikian." Prancis berada dalam proses perpanjangan keadaan peringatan darurat hingga akhir Mei mendatang yang dinyatakan setelah terjadinya serangan di Paris lalu.

Dalam persiapan pemungutan suara Selasa itu, mundurnya Menteri Keadilan Prancis atas isu dan perbedaan pendapat di antara anggota Partai Sosialis, telah menyebabkan keraguan terkait kemungkinan pemberlakuan perubahan konstitusional tersebut.

Untuk mengubah konstitusi, proposal yang diajukan pemerintah memerlukan persetujuan dari parlemen tinggi, Senat, dan kemudian oleh kedua majelis yang harus mendapatkan tigaperlima suara, sebuah proses yang diperkirakan akan menempuh waktu berminggu-minggu.

Hollande diperkirakan akan merubah ulang kabinetnya pada beberapa hari ke depan sebagai langkah untuk mendapatkan kembali dukungannya yang sempat hilang.