Kabar24.com, SURABAYA--Pemprov Jawa Timur meminta bantuan pemerintah pusat mengatasi masalah kelangkaan pasir di provinsi itu setelah pasokan dari Lumajang tersendat menyusul konflik tambang pasir di kabupaten itu.
Asisten Perekonomian Pemprov Jatim Hadi Prasetyo mengatakan pemerintah pusat bisa menugasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengeruk pasir di jalur-jalur sungai yang menjadi lintasan lahar.
Pekerjaan itu bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk BBWS melalui mekanisme lelang, dengan catatan pihak ketiga itu mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
"Harus ada langkah drastis dari pemerintah pusat. Jika itu dijalankan, maka hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan pasir Jatim sehingga infrastruktur bisa dikebut," ungkap Hadi saat dihubungi, Senin (8/2/2016).
Dia mengatakan sejak konflik antara warga dengan aparat pemerintahan dan keamanan setempat meletus, yang berujung pada kasus pembunuhan Salim Kancil, pasokan pasir dari Lumajang tersendat.
Padahal, 80% kebutuhan pasir proyek infrastruktur di Jatim selama ini dipasok dari Lumajang karena kualitasnya yang baik.
