Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KARHUTLA: Kontas Minta Penegak Hukum Limpahkan Perkara ke Pengadilan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak aparat penegak hukum segera mempercepat pelimpahan perkara dugaan pembakaran hutan ke pengadilan
Anugerah Perkasa
Anugerah Perkasa - Bisnis.com 02 Februari 2016  |  21:45 WIB
Patung Tarian Sekapur Sirih dipasangi masker di Jambi, Senin (14/9). Aksi yang dilakukan oleh aktivis Tajridanur itu sebagai bentuk solidaritas terhadap korban kabut asap sekaligus menuntut pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang telah mengakibatkan udara pada level berbahaya. - Antara
Patung Tarian Sekapur Sirih dipasangi masker di Jambi, Senin (14/9). Aksi yang dilakukan oleh aktivis Tajridanur itu sebagai bentuk solidaritas terhadap korban kabut asap sekaligus menuntut pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang telah mengakibatkan udara pada level berbahaya. - Antara

Kabar24.com, JAKARTA-- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak aparat penegak hukum segera mempercepat pelimpahan perkara dugaan pembakaran hutan ke pengadilan.

Puri Kencana Putri, Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi Kontras, menuturkan pihaknya mendesak kepolisian dan kejaksaan untuk mempercepat  proses atas kasus kebakaran lahan sampai di pengadilan karena masih sedikit dari kasus itu yang sudah sampai di pengadilan.

Menurutnya, sedikitnya baru satu perkara yang sudah digelar di persidangan yakni PT Langgam Inti Hibrido (LIH) di Pengadilan Negeri Pelalawan, Riau pada hari ini, Selasa (2/2/2016).

“Kepolisian harus mempercepat penyidikan dan kejaksaan harus progresif mengumpulkan bukti. Harus ada peta motif juga dan hakim diharapkan memiliki perspektif lingkungan,” kata Puri di Jakarta.

Dia meminta pemerintah berani memampang nama siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan pada tahun lalu. Kontras juga menyorot kejahatan korporasi terhadap kebakaran hutan, namun para korban justru tidak pernah mendapatkan insentif dari pemerintah.

Puri menegaskan pemerintah harus melakukan peninjauan kembali perusahaan-perusahaan yang akan rencananya diberikan pelbagai insentif terkait dengan pengembangan industri tersebut ke depan. Menurutnya, perusahaan yang diduga terlibat dalam kejahatan lingkungan tidak seharusnya mendapatkan insentif.

Kontras mencatat sejumlah modus dugaan kejahatan dalam pembakaran hutan. Informasi itu diperoleh organisasi itu melalui mekanisme Keterbukaan Informasi Publik dari kepolisian daerah.

Sejumlah praktik di antaranya adalah (i) pembiaran perusahaan terhadap lahan ataupun semak di musim kemarau yang riskan terbakar; (ii) perusahaan tidak melakukan tindak pemadaman api; (iii) dengan sengaja melakukan penebangan hutan; dan (iv) tersangka individu melakukan pembukaan hutan dengan sengaja menebang hutan dan semak belukar di wilayah konsesi tanpa izin.
 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kontras kebakaran hutan
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top