Kabar24.com, BANGKOK--Pemerintah Thailand akan membujuk perusahaan Facebook dan Line untuk menghapus konten yang menurut mereka berbahaya bagi perdamaian dan ketertiban.
Junta [militer] menunjuk dewan penasehat NRSA yang berencana untuk bertemu para eksekutif dari kedua perusahaan pada tiga bulan ke depan, ujar anggota dewan Mayor Jenderal Pisit Paoin.
Akhir-akhir ini, Junta Thailand terus dilempari kritik atas tindakan otoriternya sejak militer memegang kekuasaan pada Mei 2014.
Upaya yang telah dilakukan sebelumnya untuk membuat postingan politik di media sosial sebagian besar pun tidak efektif, meskipun negaranya telah memblokir ribuan situs hosting yang berisikan konten lese majeste (Kejahatan yang dilakukan dengan menghina pemerintah).
Jumlah orang yang ditangkap karena mengkritik monarki pun meningkat tajam. Menanggapi hal ini, wakil Facebook dan Google di Thailand tidak bisa dihubungi.
Pemerintah Thailand membuat permintaan serupa atas konten yang sama pada 22 Januari yang ditujukan untuk Google, yang memiliki platform untuk berbagi video lewat YouTube, kata Pisit.
Seorang mantan politisi dari Partai Pheu Thai di zaman Perdana Menteri Yingluck Shinawatra didakwa pada hari Jumat karena melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer negara akibat menyebarkan video yang menghina pemimpin Junta, Jenderal Prayuth Chan-ocha.
.jpg?w=300&h=221)
