Kabar24.com, JAKARTA - Pegiat anti korupsi meminta elit Partai Golkar tak perlu takut dengan rencana KPK mengawasi transaksi politik di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai tersebut.
Donal Faris, pegiat korupsi dari Indonesia Coruption Watch (ICW) melihat, seharusnya para elit partai politik justru menyambut baik niatan lembaga antirasuah itu.
"Jika Golkar menghendaki pemilihan yang demokratis, seharusnya mereka membuka diri dan menyambut baik niatan KPK," jelas dia saat dihubungi Bisnis.com, Minggu (31/1/2016).
Menurut Donal, langkah KPK tersebut akan membantu partai tersebut mewujudkan transparansi proses politiknya. Dengan kata lain, proses politik di dalam partai politik tidak hanya dipahami sebatas lingkungan intern partai. Perlu pemahaman lebih luas karena kaitan partai politik selalu beririsan dengan kepentingan publik.
"Di sana [Golkar] ada pejabat publik seprti Ketua DPR RI, DPRD, Gubernur, anggota DPR, dan Bupati. Karena itu langkah KPK sudah sangat tepat," kata dia lagi.
Mengenai transaksi politik, peneliti ICW tersebut mengatakan, hal itu sudah lazim dalam setiap even politik sekelas musyawarah nasional. Bahkan tingkat kerawannanya sangat besar.
"Memang perlu ada langkah khusus untuk menangani transaksi poliik tersebut," jelasnya.
Donal membagi dua kategori partai yang rawan money politic. Kategori yang pertama yakni partai yang memiliki tokoh atau figur sebagai patron politiknya. Ongkos politik untuk jenis partai tersebut lebih murah, karena tak perlu ada persaingan saat pemilihan ketua umum.
"Potensinya sangat kecil, kalaupun ada ya di tingkat yang lebih kecil sepeti bendahara dan jabatan sejenisnya," jelas dia.
Hal itu berbeda dengan partai yang menyediakan ruang bagi setiap kadernya untuk menjadi ketua umum. Prosesnya menjadi berbelit dan terkadang membuka peluang terjadinya pelanggaran seperti suap dan berbagai jenis transaksi politik lainnya.
Namun demikian, kata Donal, kedua kategori tersebut juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, ongkos poliknya
murah sedangkan kelemahannya tidak ada ruang demokrasi di dalam partai yang mengandalkan figur sebagai patron politiknya.
Sementara itu,dengan sistem yang terbuka, kelebihannya semua kader mempunyai hak untuk menjadi ketua. Ruang demokrasi lebih terjamin, sedangkan kelemahannya peluang money pilitik sangat besar.
Terlepas dari hal itu, dia mengatakan, rencana KPK untuk mengawasi proses politik tersebut perlu disambut. dengan antusias. "Ini menjadi momen penting untuk mewujudkan partai politik yang bersih dan demokratis," tukasnya.
Sebelumnya Komisioner KPK, Saut Situmorang saat menggelar jumpa pers di Kantor KPK, Jumat (29/1) kemarin menyatakan sudah menangkap indikasi keberadaan money politic dalam pelaksanaan Munaslub Partai Golkar yang akan datang.
"Ya kami sudah tangkap adanya indikasinya, sumbernya dari laporan intelijen," ujar Saut.
Dia meminta pihak yang akan melakukan transaksi politik tersebut menghentikan naiatannya. Sebab, jika tidak segera dihentikan, KPK akan menangkap semua pihak yang mencoba melakukan transaksi tersebut.
"Segera setop angka-angka itu. Daripada kami tangkap semua," jelas dia lagi.
Saut menambahkan, KPK sudah mengantongi nama-nama orang yang akan melakukan money politic tersebut. Namun demikian, dia enggan menyebutkan nama oknum yang diduga akan melakukan tansaksi politik tersebut.
"Nama- nama itu tidak bisa saya buka sekarang," ujar dia.
Sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) beberapa waktu yang lalu, Partai Golkar berencana untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa di Jakarta. Munaslub tersebut akan digelar tiga bulan mendatang.
