Kabar24.com, JAKARTA - Pemerintah mengapresiasi Partai Golongan Karya yang memutuskan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan bertekad segera mengakhiri konflik internal berkepanjangan lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah berharap dukungan tersebut diikuti dengan penyelesaian konflik internal lewat mekanisme yang disepakati oleh partai.
Pada saat ini, pemerintah tidak membedakan kepengurusan Munas Bali dengan Munas Ancol tetapi yang ada adalah kepengurusan Golkar hasil keputusan dari Munas Riau dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie.
"Pemerintah sangat berkeinginan untuk Golkar segera bisa diselesaikan melalui mekanisme demokrasi yang dimiliki Golkar," katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Rapimnas Golkar 2016 yang memutuskan arah dukungan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla disambut dengan tangan terbuka. Namun tindak lanjut dukungan tersebut, pemerintah juga menunggu hasil penyelesaian konflik partai secara menyeluruh.
Meski demikian, pemerintah merasakan sudah ada komunikasi yang baik dengan adanya dukungan tersebut. Misalnya kalangan eksekutif sangat terbantu dengan kerjasama di lingkungan parlemen.
"Bagaimana tindak lanjut dukungan tentunya pemerintah menunggu sampai dengan Golkar yang menyelesaikan perbedaannya," ujar Pramono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1683794278.jpg?w=348&h=261)
