Bisnis.com, JAKARTA -- Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia angkat bicara mengenai pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Ada empat hal yang dituntut oleh PPI Australia mengenai hal itu, pertama meminta Presiden untuk menginstruksikan kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan secara lebih serius untuk memberangus mafia kontrak karya baik yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun dari unsur pengusaha.
Kedua demi menyelamatkan nama baik lembaga perwakilan rakyat, Anggota DPR harus mendesak Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI melalui mekanisme sidang. "Setya Novanto mudur atau nama baik DPR semakin hancur," kata Presiden PPI Australia Selatan, Muhammad Maulana dalam rilisnya, Rabu (9/12/2015).
Ketiga adalah meminta majelis kehormatan dewan (MKD) untuk selalu terbuka dalam melakukan setiap persidangan kasus-kasus etik anggota DPR agar masyarakat di seluruh belahan dunia dapat mengetahui proses sidang berlangsung.
Adapun poin keempat adalah mengajak seluruh elemen masyarakat di seluruh belahan bumi, seperti di Australia, untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia yang melibatkan para calo-calo kontrak karya.
"Hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut mengindikasikan adanya praktek mafia dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang berpotensi mengakibatkan pengelolaan SDA tidak diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
