Kabar24.com, JAKARTA — Presiden menunjuk 10 menteri dan dua kepala lembaga negara sebagai penanggungjawab hubungan ekonomi dan investasi dengan negara yang dianggap sebagai mitra strategis.
Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa keberadaan menteri penghubung tidak akan mengganggu tugas Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan kebijakan luar negeri pemerintah.
Menurut Menlu Retno Marsudi, penunjukan menteri penghubung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya untuk memastikan arus investasi dari luar negeri berjalan lancar.
Pasalnya, selama ini banyak permasalahan di dalam negeri yang menghambat proses investasi dari luar.
“Menteri penghubung adalah untuk meyakinkan investor, untuk melakukan debottlenecking dari persoalan komitmen investasi,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Retno menuturkan Kementerian Luar Negeri akan tetap berfungsi sebagai koordinator dari menteri penghubung yang baru saja ditunjuk Presiden.
Hal itu pun sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Luar Negeri sebagai pelaksana kebijakan luar negeri pemerintah.
Hambatan arus investasi dari luar menjadi alasan utama Presiden menunjuk menteri yang secara khusus bertanggungjawab menyelesaikan persoalan investasi dari negara tertentu.
Dengan begitu diharapkan semakin banyak komitmen investasi yang direalisasikan di dalam negeri.
“Presiden selalu mengatakan debottlenecking, dan realisasi investasinya harus cepat. Kuncinya adalah di koordinasi,” ujarnya.
Presiden Jokowi sebelumnya menunjuk 10 menteri dan dua kepala lembaga negara sebagai penanggungjawab hubungan ekonomi dan investasi dengan negara yang dianggap sebagai mitra strategis.
Menteri ESDM Sudirman Said ditunjuk sebagai menteri penghubung untuk wilayah Timur Tengah, Menteri Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang, Menteri BUMN Rini Soemarno untuk China, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong untuk Eropa dan Australia, dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan untuk Singapura.
Selain itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India, Menko Kemaritiman Rizal Ramli untuk Malaysia, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan, Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan Hongkong.
Kemudian Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk Rusia dan sebagian Amerika Serikat, Menteri Kominfo Rudiantara untuk AS dan Amerika Selatan, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand, Vietnam, dan negara Asean lainnya.
.jpg?w=300&h=221)
