Kabar24.com, JAKARTA--Program Pembangunan Pola Semesta Berencana (PPSB) sebagaimana diluncurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kemarin di Bali dinilai tepat untuk diaktualisasikan kembali untuk meluruskan cita-cita para pendiri bangsa .
Demikian dikemukakan oleh pengamat politik yang juga profesor riset dari LIPI, Siti Zuhro menanggapi program yang diluncurkan oleh Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri tersebut .
Program itu bertujuan untuk memastikan kesamaan prinsip dan konsep pembangunan oleh para calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2015.
“Saya sangat setuju dengan program itu karena konsepnya sangat ideologis untuk membangun karakter bangsa,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/11/2015).
Hanya saja Siti mengingatkan hal terpenting dari pelaksanaan program itu adalah pemimpin harus amanah sehingga pengelolaan negara tidak salah urus.
Menurutnya, konsep yang digagas oleh Dwitunggal Soekarho-Hatta itu dirancang secara serius dengan tujuan kemandirian bangsa baik di bidang politik, ekonomi maupun kebudayaan (Trisaksi).
Menurutnya, dengan pola pembangunan yang ideologis itu akan dapat menghindarkan pejabat dari sikap mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan segala cara di tengah rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.
Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan meluncurkan program Pembangunan Pola Semesta Berencana untuk memastikan kesamaan prinsip dan konsep pembangunan calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2015.
Pada tahap awal, program yang didasari ajaran Trisakti Bung Karno itu dilaksanakan di Provinsi Bali, terhadap enam pasangan calon kepala daerah yang diusung partai itu di provinsi tersebut.
"Jadi visi misi masing-masing calon kepala daerah bukanlah visi misi lima tahunan yang terpisah, namun Program Pembangungan Semesta Berencana. Tema besarnya adalah memilih jalan Trisakti menjadi jalan pembangunan bersama," ujar Megawati.
Diceritakan Megawati, konsep pembangunan semesta berencana sudah pernah dilaksanakan di era pemerintahan Bung Karno. Namun di era Orde Baru program itu diganti menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Setelah UUD 1945 diamandemen, konsep pembangunan semesta berencana itu lalu hilang, dengan mendorong Otonomi Daerah. Namun pelaksanaan di lapangan justru tak sesuai dengan niat dasar, dan justru pembangunan nasional Indonesia jadi kurang terarah, ujarnya.
"Kalau sekarang, dalam rangka teknis perencanaan, setiap capres, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, membuat visi dan misi masing-masing untuk lima tahun. Tak ada yang berkesinambungan ketika lima tahun kemudian pemimpin berganti lagi," ujar Megawati.
Dia mengaku sudah bicara dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan untuk memikirkan kemungkinan mengamandemen lagi Konstitusi demi menghidupkan lagi konsep Pembangunan Semesta Berencana itu. Namun, walau sudah punya kesepahaman sama, prosesnya tak bisa langsung dilaksanakan.
