Kabar24.com, JAKARTA — DPR membantah menerbitkan katebelece Setya Novanto yang berisi permintaan kepada PT Pertamina untuk segera membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak kepada PT Orbit Terminal Merak.
Bantahan penerbitan surat yang diterbitkan pada 17 Oktober 2015 itu disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Hani Tahapari. “Kami tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,” katanya saat menggelar jumpa pers di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu (18/11/2015).
Hani mengaku, penyampaian bantahan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Setya yang menjadi terduga pengiriman surat tersebut katebelece ke Pertaminan.
“Penyampaian ini sudah melalui koordinasi dengan Ketua DPR,” katanya.
Menurut Hani, kop surat yang beredar itu berbeda dengan kop resmi yang biasa digunakan Setya dalam kegiatan surat menyurat.
“Yang resmi, logo DPR dan nama Setya Novanto terletak di kiri kertas. Tapi yang beredar, kopnya berada di tengah.”
Namun dalam jumpa pers tersebut Hani tidak menjawab pertanyaan soal potensi surat tersebut dikeluarkan Setya tanpa diketahui bagian Tata Usaha DPR.
“Yang jelas, surat tersebut bukan surat resmi yang dibuat oleh Ketua DPR karena tidak ada nomor suratnya,” ujar Hani.
Selanjutnya, papar Hani, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan Biro Hukum agar masalah ini segera tuntas.
“Karena ini jelas surat palsu. Surat resmi selalu disertai nomor administrasi,” kata Hani.
Meski Setya mengelak, saat ini masih berlangsung negosiasi perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan BBM antara Pertamina dengan PT OTM yang dikabarkan milik anak Muhammad Reza Chalid, pengusaha minyak yang disebut-sebut ikut bersama Setya melobi petinggi Freeport.
Seperti diketahui, katebelece atas nama Setya Novanto yang beredar, memuat sedikitnya delapan lampiran yang berisi antara lain notulensi rapat negosiasi antara Pertamina dengan PT OTM dan penyesuaian kapasitas tangki timbun milik PT OTM.
Selain itu, katebelece tersebut juga memuat tanggapan review kerjasama pemanfaatan terminal BBM Merak.