Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah kalangan meminta DPR tidak terburu-buru merealisasikan pembangunan Kompleks Gedung Parlemen meski pembiayaannya sudah dianggarkan melalui APBN 2016.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR harus menimbang struktur kekuatan APBN 2016 dalam membiayai perbaikan dan pembangunan gedung untuk wakil rakyat itu.
“Ada baiknya tidak dilaksanakan dulu sampai pemerintah memberikan sinyal pendapatan negara yang mampu memberikan ruang yang luas untuk pembangunan gedung tersebut,” katanya saat dihubungi, Selasa (10/11/2015).
DPR harus memprioritaskan belanja negara untuk hal-hal yang berkait erat dengan kesejahteraan rakyat. Yenny mengigatkan bahwa DPR harus berpandangan bahwa APBN merupakan salah satu instrumen penentu terciptanya kesejahteraan rakyat.
Hal senada diungkap oleh Peneliti politik dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia Lucius Karus.
“Meski anggaran pembangunan gedung sebesar Rp560 miliar itu sudah disahkan dalam APBN, DPR perlu menakar dulu kekuatan penyerapan pendapatan dalam APBN,” katanya.
Selain itu, Lucius menilai, pembangunan gedung DPR bukan merupakan suatu hal yang mendesak. Dengan demikian, pengerjaan bisa menunggu sampai ruang fiskal pemerintah benar-benar longgar agar pembangunan gedung itu tidak menghambat rencana dari pemerintah.
