Kabar24.com, JAKARTA - Pemberian gelar pahlawan terhadap mantan Presiden Soeharto dinilai masih prematur karena tidak adanya klarifikasi politik dan hukum terkait dengan dugaan kejahatannya pada masa lalu.
Ketua Setara Institute Hendardi menuturkan tidak pernah diperoleh data yang objektif terkait dengan kepahlawanan Soeharto, karena tidak adanya proses hukum maupun klarifikasi politik. Dia menegaskan Soeharto justru mencatatkan banyak praktik antikepahlawanan.
"Karena posisinya yang demikian, maka akan selalu timbul kontrovesi pada setiap upaya glorifikasi Soeharto," kata Hendardi dalam rilisya di Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Dia menuturkan daripada mengakaji pemberian gelar pahlawan, pemerintah sebaikanya melakukan klarifikasi terhadap dugaan kejahatan Soeharto. Diketahui, rencana pemberian gelar pahlawan akan diberikan kepada kedua mantan Presiden RI yakni Soeharto dan Gus Dur.
"Klarifikasi politik dipilih karena tidak mungkin lagi melakukan proses hukum atas Soeharto karena kehilangan subjek," kata Hendardi.
