Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengamat: Pansus Pelindo Jangan-Jangan Hanya Pemerasan Politik

Meski alasannya adalah untuk membongkar adanya dugaan korupsi, tetapi siapa yang percaya pada DPR bahwa mereka akan membersihkan korupsi? Makanya itu malah dilihat sinis oleh publik karena jangan-jangan pansus ini hanya jadi pemerasan politik saja.
Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri) didampingi Anggota Fraksi PAN Teguh Juwarno (kanan) memimpin rapat perdana Panitia Khusus Pelindo II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2015). Rieke Diah Pitaloka terpilih sebagai Ketua Pansus Pelindo II dan diberi waktu selama 60 hari untuk bekerja, kemudian hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna./Antara-Yudhi Mahatma
Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri) didampingi Anggota Fraksi PAN Teguh Juwarno (kanan) memimpin rapat perdana Panitia Khusus Pelindo II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2015). Rieke Diah Pitaloka terpilih sebagai Ketua Pansus Pelindo II dan diberi waktu selama 60 hari untuk bekerja, kemudian hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna./Antara-Yudhi Mahatma

Kabar24.com, JAKARTA -- Kehadiran Pansus Pelindo II ditanggapi sinis oleh Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia.

Arbi Sanit menilai saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap DPR terus merosot sehingga sangat wajar jika publik sinis ketika DPR membentuk Pansus Pelindo II.

"Meski alasannya adalah untuk membongkar adanya dugaan korupsi, tetapi siapa yang percaya pada DPR bahwa mereka akan membersihkan korupsi? Makanya itu malah dilihat sinis oleh publik karena jangan-jangan pansus ini hanya jadi pemerasan politik saja," kata Arbi Sanit kepada wartawan, Jumat (6/11/2015).

Menurut Arbi, jika memang pansus ini serius menjadi forum bagi DPR dalam melakukan penyelidikan atas permasalahan di PT Pelindo II maka ada cukup alasan formal bagi DPR untuk mengajukan Hak Angket, karena memang faktanya ada masalah di Pelindo II.

Dia menyatakan penggunaan Hak Angket itu ada tahapannya yakni bisa dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat.

Dengan logika itu dan dikaitkan dengan yang sekarang berkembang, maka pembentukan pansus ini memang bukan ditujukan untuk bersih-bersih, melainkan hanya untuk tujuan politik saja.

"Karena yang namanya angket itu kan senjatanya DPR yang bisa sampai ke Presiden. Kalau hanya untuk mengurusi dirut, akan jadi pertanyaan apa sebenarnya motif pansus ini. Jangan-jangan benar adanya dugaan bahwa pansus ini hanya pemerasan politik oleh kelompok tertentu," ujarnya.

Makanya, sekarang ini publik melihat bahwa apapun yang dilakukan DPR sulit untuk dipercaya sebagai upaya dan niat perbaikan.

"Ini kan pansus seolah-olah ingin membersihkan kotoran di pemerintah. Dan publik melihat bagaimana mau membersihkan kalau DPR sendiri dianggap lebih kotor," jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper